Ads

Selasa, 14 Juli 2020

Juli 14, 2020
 
Raperda Tulungagung

KORANPAGI.NET - DPRD Kabupaten Tulungagung menggelar Rapat Paripurna  Persetujuan Bersama (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 di Ruang Graha Wicaksana, pada Senin (13/7/2020) kemarin.

Rapat paripurna dipimpin oleh ketua DPRD Tulungagung, Marsono, dan dihadiri Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo dan beberapa Organisasi Perangkat Daersh (OPD) Pemerintah Tulungagung.

Riska Wahyu Nurfitasari, S.Pd, dari fraksi gabungan (Partai Demokrat, Partai Nasdem dan Partai Bulan Bintang) memberikan beberapa catatan sebagai bentuk kebersamaan dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Tulungagung.

Untuk menunjang pelaksanaan pendidikan murah dan berkualitas yang selama ini belum bisa terlaksana sesuai dengan harapan fraksi gabungan tersebut, agar kedepan diterapkan system transfer bantuan langsung tunai kepada peserta didik baru kelas I SD dan kekas VII SMP sesuai dengan besaran yang diamanahkan dalam perda.

"Kalaupun tetap melalui system lelang tender maka pemenangnya diharapkan dapat memberikan barang kepada siswa dengan mutu dan kualitas yang betul-betul baik sesuai dengan harapan," jelasnya.

Terhadap kesejahteraan guru honorer fraksi gabungan mengharapkan kepada pemerintah daerah agar secepatnya mengadakan pemerataan dan penambahan tunjangan terutama untuk 1973 guru honorer yang belum terkafer di tahun 2019 agar lebih bersemangat dalam berkarya memberikan sumbangsih tenaga pendidikannya guna memajukan proses belajar mengajar di Kabupaten Tulungagung. 

Fraksi Gabungan mengharapkan agar dalam program pemberian bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ada di Kabupaten Tulungagung terhadap masyarakat miskin disamping menggunakan jasa atau agen mitra kerja yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan keagenan, hendaknya untuk program BPNT dapat melibatkan peran dari BUMDes sebagai supplier sembako paket BPNT. Hal ini untuk memberikan efek pemerataan dan melibatkan seluruh komponen yang ada terutama badan usaha yang ada di tingkat desa. 

"Proses jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Tulungagung telah berjalan dengan baik, akan tetapi kesemuanya akan berjalan lebih baik dan lancar kalau kekosongan yang ada di dalamnya dapat segera diisi dan dilengkapi," lanjutnya.

Dengan adanya anggaran yang tidak terserap pada program pembangunan balai pembibitan ternak di Desa Nglutung Kecamatan Sendang sebesar Rp 1 miliar,  maka fraksi gabungan memohon kepada pemerintah daerah untuk mengkaji ulang pembangunam tersebut. 

Uraian pendapatan daerah anggaran setelah perubahan yakni Rp 2.669.181.1722.158,88 realisasi Rp 2.762.645.223.248,10. Belanja Daerah anggaran setelah perubahan Rp 3.018.875.894.643,41, realisasi Rp 2.609 .242.216.162.6434. Surplus (Defisit)  Rp 349.694.172.484,53. Pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 354.694.172.484,53, realisasi Rp 357.383.248.989,39. Pengeluaran pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 5.000 000.000,00, realisasi Rp 5000.000.000,00. Pembiayaan netto anggaran setelah perubahan Rp 349.694.172.484,53, realisasi Rp 352.383.989,39. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (silpa) anggaran setelah perubahan (0,00) realisasi Rp 505.786.256.07,85.

Tiga Rancangan peraturan daerah lainnya  dari partai gabungan adalah tentang pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Ranperda tentang pemotongan hewan ternak dan pemeriksaan daging dan Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah. (Gusty Indh)

0 komentar:

Posting Komentar