Ads

Rabu, 01 Juli 2020

Juli 01, 2020
Titin Sulis dengan Paguyuban sepeda Ngos-Ngosan Tulungagung

KORANPAGI.NET - Isu bakal adanya penarikan pajak terhadap sepeda pancal (Onthel)  di Kabupaten Tulungagung ramai dibicarakan. Masyarakat pecinta sepeda (gowes) menilai pajak sepeda tak releven, Rabu (1/7/2020).

Di Kabupaten Tulungagung sekarang ini penggunaan kendaraan  tak bermesin jumlahnya meningkat, sebagai sarana wisata olah raga dan jalan ramai-ramai, mereka mengonthel bisa meluapkan emosi dengan berfoto ria. Hampir semua komunitas bersepeda kompak melakukan kegiatan sehari- hari. 

Bersepeda  semakin ramai akibat Pandemi Covid- 19. Jika Pemerintah membuka wacana pungutan pajak sepeda pancal, tentu akan menimbulkan polemik.

Kepala Bidang Lalulintas Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Jarmani dengan singkat mengatakan, wacana pajak bersepeda masih menunggu dari Kementrian perhubungan.


"Apabila wacana itu nantinya benar ada, maka Undang-Undang Lalulintas Nomor 22 Tahun 2009 kembali direvisi dan didukung Perda. Ketentuannya semua jenis sepeda secara teknis dibuat seperti plombir, hal tersebut perlu waktu untuk kita kaji bersama dengan anggota DPR," ujarnya.


Setiap kebijakan pasti muncul pro dan kontra, apalagi saat ini lagi tren menuju Eco Green. Jarmani menegaskan, secara pribadi wacana sepeda berpajak kalau bisa ditiadakan, karena akan menghambat olah raga.

"Kalau diluar negeri sepeda sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, seperti ke kantor dan kemanapun selalu bersepeda. Tujuan penarikan pajak sepeda secara teori adalah sebagai upaya meningkatkan APBD dan APBN," ungkap Jarmani. 

Melestarikan sepeda onthel (sepeda pancal) menjadi salah satu upaya mengajak masyarakat agar senang bersepeda. Model transportasi ramah lingkungan tanpa polusi merupakan olah raga bermanfaat bagi kesehatan. 

Titin Sulis yang aktif bersepeda bersama komunitasnya  dengan nama 'Ngos-Ngosan' menjelaskan, bersepeda itu menghemat biaya, sekaligus dapat membantu mempromosikan pariwisata di Tulungagung.

"Kalau nanti pajak sepedah dianjurkan oleh pemerintah, rasanya kami keberatan dan itu menambah beban. Sepeda itu kan tidak bising, harusnya pemerintah mendukung budaya bersepeda. Dengan mancal sepeda kita  tau jalan yang rusak dan bagus. Kalau aturan keselamatan kami bisa menerima dan mematuhi,  tapi kalau aturan pajak kayaknya masyarakat juga tidak siap," jelas Titin Sulis. (Gusty Indh)

0 komentar:

Posting Komentar