Ads

Selasa, 14 Juli 2020

Juli 14, 2020
DR. Srisetyadji, SH, MH.

KORANPAGI.NET - Sebagai makhluk sosial, baik secara individu maupun sosial, yang disebut dengan kata orang dalam bahasa hukum, selalu dan senantiasa dalam melakukan interaksi akan bebentur dengan hukum.

Hukum itu sendiri hadir sebagai sebuah pransta sosial dari adanya kebutuhan dari individu dan masyarakat dalam sebuah bangsa. Sebagaimana tujuan hukum, bahwa hukum hadir untuk suatu tujuan memberikan kepastian hukum, memberikan kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.

Disisi isi sifat dari hukum, adanya perintah, adanya larangan dan adanya ijin dan dispensasi. Relasi dan interaksi antara hukum dan masyarakat, nampak bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Aliran sejarah hukum atau mazab hystoris law, yang di kemukakan Frederick Von Savigni bahwa hukum itu ada karena sesuai dengan Volka Gest dan Seit Gest. Artinya, adanya hukum karena kemauan dan perkembangan dari masyarakat yang selalu mengikuti kapan hukum hadir dan dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri.

Kebutuhan akan adanya interaksi sosial baik secara individu maupun dalam komunitasnya, saat itu hukum akan diletakkan pada ruang lingkupnya. Kapan hubungan hukum privat dan hubungan hukum publik akan berdaya laku dalam interaksi sosial.

Pada saat itulah hukum akan menampakan dirinya dalam realitanya, apakah sifat hukum dan tujuan hukum efektif, efisien dalam interaksi sosial. Disisi lain mengutip Roes Coupont, yang menjadi thesa, bahwa law as tool of social eingrnering. Bahwa hukum adalah sebuah sarana, alat untuk mengubah perilaku masyarakat.

Tool bisa diartikan sarana dan tool bisa diartikan alat. Dari frasa yg ada seakan tidak prinsip, namun dalam empirisme (hukum dan masyarakat), tool menjadi penentu dari tujuan hukum dan sifat hukum. Artinya, kapan dari daya kerja hukum itu menjadi sarana, dan kapan daya kerja hukum itu dijadikan alat.

Daya kerja hukum, dapat di lihat dan dicermati, dengan mendasarkan pada teori dari LW, FRIEMAN, tentang SISTEM HUKUM, bahwa hukum itu bagian Dari LEGAL STRUCTURE, LEGAL SUBSTANS DAN LEGAL CULTURE.

Legal structure adalah penegak hukum, bagaimana para penegak hukum melakukan sikap dan tindakannya saat menggunakan tool apakah sebagai sarana, atau sebagai alat. Posisi penegak hukum dalam sistem hukum menjadi strategis dan bahkan menjadi titik sentral (episentrum) dalam distem hukum. Sedangkan substans atau wujud dari hukum itu sendiri merupakan sebuah sarana yang sudah disepakati dan ditaati dalam interaksi sosial.

Begitu juga culture, atau budaya hukum, adalah bagian yang esensial dalam eksistensi dan kondisi masyarakat. Narasi yang diuraikan di atas, jikalau di interelasi dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh negara, bangsa ini yakni adanya PANDEMI COVID-19, sungguh sebuah DILEMA jikalau dihadapkan pada HUKUM dan MASYARAKAT.

KEWENANGAN

Sebagaimana dlm paparan diatas bahwa hukum mempunyai sifat, perintah, larangan, ijin dan mandat, diseensasi. Selain itu juga bahwa hukum mempunyai tujuan, adanya kepastian, adanya kemanfaatan dan adanya keadilan. Untuk menjadikan hukum agar berjalan dan berdaya guna dalam keberlakuannya, serta sesuai dengan sifat dan tujuan hukum itu, maka hukum masuk dalam sebuah bingkai sistem yakni :

1. Ada substansi (content, isi yang berupa tertulis, tidak tertulis.

2. Ada struktural (penegak, pelakssna hukum).

3. Ada culture (budaya hukum, yang hidup dan berkembang dalam tata kehidupan masysrakat).

Fenomena, dinamika dan realita pandemi Covid-19, hadir dalam tata kehidupan yang bersifat privat, person, komunitas dan masysrakat.

Hal ini menimbulkan refleksi dalam tatanan interaksi sosial, yang implikasinya bervariatif tergantung pada strata sosial dalam me-reaksi sesuai tatanan masyakakat. Suguhan data sehubungan adanya pandemi Covid-19, yang ditampilkan oleh Negara yang nampak melalui berbagai media dapat dilihat secara periodik, baik Lokal, Regional, Nasional dan Internasional, dan secara pasti akan memberi dampak pshykologis dalam tata kehidupan, individu dan masyarakat.

Situasi dan keterpengaruhan adanya dampak tersebut, maka Negara Hadir sesuai dengan perintah, kewajiban dan tanggung jawabnya, berdasar pada Hak dalam Konstitusi, maka atas dasar kewenangannya agar tercipta sebuah situasi yang dapat memberikan ketentraman, kenyamanan dan stabilisasi dalam suasana kondusif bagi masyarakat dalam interaksi sosialnya.

Kewenangan Negara dalam sistem ketata Negaraan, dapat berupa Kewenangan Atribusi, Kewenangan Delegasi, dan Mandat. Situasi pandemi Covid-19, berdasarkan pada pada regulasinya sebagai perangkat guna pelaksanaan, negara hadir dalam kewenangan atribusi.

Dengan kewenangan ini, negara dalam bertindak berdasarkan azas umum pemerintahan yang baik dan berlandaskan konstitusi, sehingga dalam situasi ini negara dapat menjalankan keberlakuan hukum sesuai dengan sifat hukum, tujuan hukum dan sistem hukum.

Fungsi Kewenangan Negara sebagai bentuk dan wujud tanggung jawab telah melakukan keberlakuan hukum dalam rangka penanggulangan, pencegahan pandemi Covid-19, namun demikian secara otomatis dan sadar bahwa keberlakuan hukum akan menempatkan berkurangnya intersksi soisial.

Dengan dihadapkan pada situasi berkurangnya interaksi sosial, maka negara sekaligus juga sebagai regulator dapat memilah memilih ketepatan berlakunya hukum dalam menyikapi interaksi sosial, agar tidak terjadi stagnasi. Sehingga masyarakat masih dapat berinteraksi.

Contoh, dengan menerapkan model yang diformulasikan WFH dan lain-lain. Sejalan dengan itu, bahwa Law As Tool Social Of Einginering, meletakan keberlakuan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat, bukan meletakan Tool sebagai alat. Artinya, berlakunya hukum dalam situasi kekinian saat pandemi Covid-19, merupakan keterpaduan dari sifat hukum, tujuan hukum dan sistem hukum, dengan lebih mengedepankan hukum sebagai sarana dan fungsi hukum.

Secara empiris, bahwa pilihan Negara dalam menjalankan fungsi Kewenanganya dan fungsi Regulator dalam mengatur keberlakuan hukum, merupakan sebuah langkah dan bentuk hukum yang Responsif.

Dalam hukum yang Responsif, negara melihat dan mencermati, aspek manfaat hukum, aspek budaya hukum, agar tetap terjaga interaksi sosial dlm masyarakat, tanpa mengesampingkan aspek kesehatan.

Jikalau Negara dalam kewenanganya menempatkan pandemi Covid-19 ini pada struktur domain medis, maka secara medis bahwa keberlakuan hukum itu sebauah kepastian jeksak 2 kali 2 pasti jumlahnya 4, sehingga substansi hukum menjadi parameter tingkat keberhasilan dan efektifitas penanggulangan Covid-19.

Ilustrasi dalam konteksnya bahwa secara medis, negara harus melakukan Lockdown, kalo tidak maka akan timbul dan berakibat fatal, sebab Covid-19 merupakan virus yang paling berbahaya dan mematikan. Artinya negara dalam menjalankan fungsi kewenanganya akan menempatkan hukum sebagai alat(Tool), bukan sebagai sarana, sehingga aspek kepastisn hukum yang harus dilaksanakan oleh struktural hukum, akibatnya negara akan menempatkan pemberlakuan hukum secara Represif 
(Represif Law).

Keberhati-hatian seperti ini, banyak persepsi, perspektif dan opini yang beragam dari berbagai strata masyarakat (ambivalen, qou vadis, tidak tegas dan lain sebagainya). Sejatinya, bahwa negara begitu sangat memperhatikan dan memperhitungkan bagaimana keberadaan interaksi sosisal di masa Pandemi Covid-19, agar tetap berjalan, sehingga konteks sosial tidak menjadi stagnan.

Pada akhirnya, seiring waktu berjalannya interaksi sosial diatur, dipedomani dengan standart protokoler kesehatan, dengan terapannya melalui PSBB dan lain sebagainya sesuai yang ditentukan dalam Regulasi.

SIMPULAN

1. Bahwa sebagai mahkluk individu dan sosial, Interaksi sosial merupakan kodart dan hak yang asasi. Namun demikian dalam berinteraksi, agar terciptanya ketentranan, kenyamanan dan ketertiban, saat itulah hukum di butuhkan.

2. Adanya hukum, tentu harus dilaksanakan dalam keberlakuanya, sesuai dengan sifat hukum, tujuan hukum dan dan sistem hukum. 

3. Terwujudnya ketentraman, kenyamanan dan ketertiban dalam interaksi sosial, karena ada hukum dan hukum ditetapkan, diputuskan, serta di berlakukan atas Kewenangan Negara.

4. Dalam sistem Ketata Negaraan, dalam menjalankan kewenanganya, bahwa salah satu tujuan negara adalah melindungi, memberikan perlindungan pada masyarakat, berserikat, berkumpul dalam berbagai Interaksi dan aktivitas dalam bingkai dan koridor hukum. (*)

Penulis : DR. SRISETYADJI, SH.MH

0 komentar:

Posting Komentar