Ads

Kamis, 16 Juli 2020

Juli 16, 2020
 
Hearing Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung

KORANPAGI.NET - Hearing bersama pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung serta sejumlah LSM dan perwakilan Penerima Keluarga Manfaat (PKM) hari ini di gelar di Ruang Graha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung, Kamis (16/7/2020).

Hadir dalam hearing tersebut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, Bulog Tulungagung, Polres Tulungqgung sebagai anggota Timkor BPNT dan BNI Tulungagung. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Tulungagung Sukaji, menegaskan akan secepatnya  melakukan penertiban penyaluran Bantuan Pangan Non  Tunai (BPNT) yang dipermasalahkan sejumlah pihak. Rencana Penertiban dilakukan setelah Pemkab Tulungagung mendatangkan Kementerian Sosial RI ke Tulungagung.

"Kita  akan kumpulkan mulai agen sampai supplier dalam penertiban penyaluran BPNT ini," jelas Sukaji. 
Ia mengakui meski ada kekurangan, namun dalam pelaksanaan penyaluran BPNT kedepan harus ada perbaikan. Disebutkan Pemkab Tulungagung akan menghadirkan narasumber dari Kementerian Sosial RI untuk kejelasan dalam menjalankan program itu.
"Kami bekerja untuk kepentingan yang sama yakni KPM sesuai aturan yang ada," terangnya. 

Sukaji yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi (Timkor) BPNT Kabupaten Tulungagung dengan keras membantah  adanya praktik pemaketan dalam penyaluran BPNT pada KPM.  

Ketua DPRD Tulungagung Marsono, menanggapi  perihal penertiban yang akan dilakukan oleh Sekda menyatakan kesepakatannya. Dirinya berharap penyelesaian masalah program BPNT di Kabupaten Tulungagung dapat terselesaikan dan KPM mendapat hak kemudahan serta pelayanan.

"Kita  berharap penyelesaianya  tidak rumit.  Dimungkinkan aksesorisnya yang menjadi rumit. Perlu adanya harmonisasi dan komunikasi," ungkap Marsono. 

Sementara itu Ketua LSM Cakra Totok, memaparkan, ada praktik pengebirian PKM dalam program BPNT. PKM tidak diberi kebebasan dalam menentukan komoditas pangan yang akan dibelinya karena ada pemaketan komoditas.
"Sesuai yang di lapangan pokok  KPM dikebiri. Harga dipatok dan tidak sesuai dengan harga pasar," ucapnya.

Sujarwo salah seorang PKM yang saat itu hadir membenarkan perkataan Totok. Ia menjelaskan tidak diberi kebebasan dalam membeli komoditas pangan saat mendapat pencairan BPNT.
"KPM yang diberi kebebasan untuk membelanjakan Rp 200 ribu tetapi tidak merasakannya. Waktu belanja pun ditentukan dan dilokalisir,"ungkapnya. (Gusty Indh)

0 komentar:

Posting Komentar