Ads

Kamis, 05 Maret 2020

Maret 05, 2020
Joko Ade Nursiyono, SST

KORANPAGI.NET - Laporan Bank Dunia bertajuk "Aspiring Expanding the Middle Class" mengungkap sebanyak 115 juta populasi penduduk Indonesia berkategori rentan miskin terancam kembali miskin. Di tengah ketidakpastian ekonomi, akankah Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut?

Kita sepakat bahwa kemiskinan masih menghantui banyak negara. Upaya membasmi kemiskinan bahkan menempati urutan pertama komitmen Sustainable Development Goal’s (SDG’s). Kemiskinan seolah penyakit kanker yang bisa muncul sewaktu-waktu di negara manapun, tak terkecuali di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kemiskinan Indonesia per September 2019 adalah sebesar 9,22 persen. Terdapat penurunan sebesar 0,19 persen poin dibanding Maret 2019. Itu artinya, masih ada sebanyak 24,79 juta penduduk yang berada dalam kemiskinan.

Situasi ini tentu menjadi ironi, meski pertumbuhan ekonomi masih bertahan di angka 5 persen, sepertinya itu belum banyak menyentuh kemiskinan sampai akarnya. Di samping banyaknya penduduk miskin dan rentan miskin, penduduk kelas menengah (middle income) juga mendominasi 82,29 persen distribusi pengeluaran per kapita.

Menurut direktur Bank Dunia, selama 15 tahun terakhir Indonesia mengoleksi setidaknya 20 persen populasi penduduk kelas menengah dari seluruh penduduk. Oleh karena itu, Bank Dunia menilai Indonesia perlu menajamkan arah kebijakan untuk mengerek penduduk yang rentan miskin ke kelas menengah.

Tanpa Jaminan

Karakteristik kemiskinan di Indonesia memang unik. Kemiskinan sulit diungkap melalui pandangan mata. Pendekatan pengeluaran dalam memotret kemiskinan yang masih digunakan juga dibayangi hasil perkiraan yang meleset dari kondisi sebenarnya.

Arahan Bank Dunia diketahui mampu mengangkat penduduk rentan miskin melalui stimulasi penduduk kelas menengah patut diapresiasi. Meski dalam praktiknya belum menjamin bahwa penduduk rentan miskin mampu dikatrol dengan mudah. Pemerintah sendiri saat ini masih berupaya memperkecil tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

BPS mengungkap Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan kemiskinan (P2) September 2019 masing-masing sebesar 1,50 poin dan 0,36 poin. Dibandingkan bulan Maret 2019, ketimpangan di antara penduduk miskin ternyata mengalami penurunan lebih lambat daripada ketimpangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Berarti, langkah yang diambil pemerintah untuk memperkecil P2 sebenarnya sudah tepat.

Kebijakan Bank Dunia sekilas memang terlihat lebih mudah dilakukan. Walaupun akan berbenturan dengan inflasi yang setiap saat berubah dan berpotensi menggusur populasi penduduk rentan miskin kembali miskin. Ketimpangan tetap akan ada, bahkan bisa melebar apabila hal tersebut lalai ditangani.

Kunci Utama

Tahun ini, pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional turun hingga 8,5 persen. Optimisme pemerintah patut diamini, selain cukup realistis, Indonesia sudah sering mencapai penurunan angka kemiskinan satu digit sejak 2011. Namun alangkah baiknya pemerintah tetap mengakomodir arahan dari Bank Dunia sebagai salah satu alternatif mengurangi penduduk rentan miskin agar tidak terancam kembali miskin.

Menjaga ketersediaan dan harga beras setidaknya menjadi kunci utama. Mengingat beras masih mengambil porsi terbesar garis kemiskinan, baik perkotaan (20,35 persen) maupun perdesaan (25,82 persen).

Dalam upaya mendukung langkah tersebut, pemerintah telah menggelontorkan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada triwulan III 2019 yang mencapai 509 kabupaten/kota. Jumlah ini terlihat meningkat 289 kabupaten/kota dibanding triwulan I 2019. Meskipun Monitor dan evaluasi pelaksanaannya harus diperjelas, karena tak sedikit program bantuan semacam itu diselewengkan oleh pihak tak bertanggungjawab.

Budaya kebersamaan di masyarakat acapkali menjadi skema “siluman” sehingga program pemerintah tidak tepat sasaran. Alih-alih itu membuat sejumlah bantuan pangan yang ditujukan kepada penduduk miskin malah dibagi habis untuk seluruh penduduk. Yang penting semua penduduk kebagian bantuan, padahal itu menerobos nilai-nilai keadilan.

Kita tentu tidak ingin menyaksikan lagi fenomena tahun lalu. Dalam kondisi kemiskinan yang masih ada, terdapat ribuan ton beras yang harus dimusnahkan dengan alasan penurunan kualitas. Padahal, kualitas beras yang menurun belum tentu tidak layak dikonsumsi. (*)


Penulis : Joko Ade Nursiyono, SST
(Fungsional Statistisi di BPS Provinsi Jawa Timur)

0 komentar:

Posting Komentar