Ads

Jumat, 27 September 2019

September 27, 2019

KORANPAGI.NET - Dalam persoalan jual beli, PT Brahma Adhiwidia (PT BA) merasa sudah tertipu oleh oleh PT Kemuliaan Megah Perkasa (PT KMP) selaku pengembang dari The Kuningan Place. Diharapkan agar pihak dari Pengadilan Tinggi untuk Menghukum Dirut PT Kemuliaan Megah Perkasa yang telah terbukti melakukan penipuan.

Pasalnya, PT BA telah membeli sebuah ruang kantor dari  PT KMP, namun yang diterima tidak sesuai yakni berupa Auditorium dan tanpa PT KMP telah merubah ijin Fungsi bangunan menjadi fungsi Sekolah. Sehingga ruang di lantai 7 dan 8 Lumina Tower, The Kuningan Place, belum bisa dipergunakan oleh PT BA hingha sekarang, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Padahal bangunan seluas 2000 meter persegi tersebut yang telah dibeli seharga Rp 34.661.426.800 sejak bulan November 2011 dari pihak pengembang, yakni PT KMP, yang mana pada saat itu ditawarkan dan dijual sebagai Ruang Perkantoran.

Dalam sidang Perkara Pidana yang telah digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada tanggal 15 Juli 2019 kemarin, pihak Majelis Hakim yang diketuai oleh Asiady Sembiring telah memutuskan bahwa Yusuf Valent selaku Dirut PT KMP telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan, dan atas perbuatannya yang telah menjual unit ruang kantor yang ternyata adalah sebuah auditorium, dengan menjatuhkan vonis sembilan (9) bulan penjara dengan masa percobaan 1,5 tahun. Tapi vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa Penuntut Umum selama satu (1) tahun penjara, padahal tuntutan Jaksa tersebut sudah termasuk sangat ringan dibandingkan dengan perbuatan terdakwa yang telah merugikan konsumennya.

Hingga kini perkara tersebut masih menunggu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dengan harapan PT BA akan memperoleh keadilan, mengingat akibat dari penipuan tersebut hingga saat ini PT BA mengalami kerugian mencapai lebih dari Rp 100 Miliar.

Kuasa hukum PT BA, Andreas FK berharap, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta akan bertindak objektif, meneliti, menggali informasi, menimbang dan membuat keputusan dengan sangat cermat, juga menggunakan hati nurani dengan memberi hukuman yang setimpal atas perbuatannya dan menghukum terdakwa agar timbul efek jera.

“Klien saya sebagai konsumen benar-benar merasa tertipu dan sudah sangat dirugikan, dan juga tidak bisa menggunakan ruangan yang telah dibelinya akibat ketidaksesuaian antara peruntukkan bangunan yang dijual dan ijin yang diajukan pengembang The Kuningan Place yakni PT KMP, ternyata unit ruang kantor komersial yang dijual dan dipasarkan Direktur Utama PT KMP, Yusuf Valent bersama Indri Gautama ini ijinnya berupa auditorium yang merupakan bagian dari fasilitas hunian. Dan hal itu baru terungkap dari keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni staf Bidang Pengawasan Bangunan Dinas Cipta Karya DKI Jakarta,” ungkap Andreas dalam sidang dugaan tindak pidana penipuan dengan terdakwa Yusuf Valent di PN Jakarta Selatan, Rabu (13/02/2019) lalu.

Andreas juga menambahkan, “Jadi, bagaimana Klien kami mau menempati ruangan bila dasarnya saja sudah ditipu sejak awal, yakni IMB yang diajukan oleh pengembang tidak sesuai peruntukkannya. Akibatnya sampai sekarang Klien kami juga tidak bisa menggunakan area yang telah beli sejak 8 tahun lalu itu sebagai kantor,” ujarnya dengan tegas.

Persoalan bertambah pelik karena pengembang pernah mengubah peruntukkan (fungsi) bangunan menjadi sekolah, dan pihak PT BA sebagai pemilik unit tersebut tidak pernah diberi tahu dan tidak pernah memberikan persetujuan tentang hal ini.

“Kami berharap Hakim dapat memutuskan dengan cermat atas perbuatan mereka yang sudah sangat jelas merupakan tindak pidana penipuan,” tegas Andreas.

Karena merasa dirugikan, akhirnya PT BA memilih untuk melaporkan ke polisi. Dan pihak yang terlapor adalah Yusuf Valent dan Indri Gautama, tetapi akhirnya hanya Yusuf Valent saja yang diproses sampai ke meja hijau. Sedangkan Indri Gautama masih diproses di polisi sebagai terlapor hingga saat ini.

“Salah satu barang bukti adalah perjanjian pengikatan jual beli yang dilegalisir oleh notaris Eveline Gandauli Rajagukguk, SH, dan seluruh dokumen pendukung, mulai dari surat pemesanan unit sampai dengan berita acara serah terima yang menyebutkan bahwa Objek Jual Beli adalah Unit Ruang Kantor,” pungkas Andreas. (Pt/Snd)

0 komentar:

Posting Komentar