Ads

Sabtu, 22 Juni 2019

Juni 22, 2019
KORANPAGI.NET - Menyikapi aksi demo yang dilakukan karyawan PT Mentari Sejati Perkasa (PT MSP) atau Mentari Line, kuasa hukum dari dua belah pihak yakni Agus Supriyanto, SH, dari LBH FSPMI Jawa Timur dan A Rachman dari pihak PT MSP, angkat bicara kepada awak media, (Sabtu 22/6/2019).


Dalam penyampaiannya via ponsel kepada awak media, Agus Supriyanto, SH, kuasa hukum dari LBH FSPMI mengatakan,"Terkait aksi yang digelar kawan-kawan agar menjadi catatan dan diketahui semua pihak termasuk kuasa hukum ataupun lawyer dari perusahaan atau pengusaha PT Mentari Setia Perkasa atau Mentari Line. Saya disini selaku Lawyer dari LBH FSPMI Jawa Timur yang  dimana kebetulan juga sebagai karyawan PT MSP merupakan anggota dari FSPMI Jatim dan perlu dicatat, bahwa siapa pun yang sudah masuk dan menjadi anggota lawyer dari LBH FSPMI itu kode etiknya dengan tegas dan terang, melarang untuk menjadi Penasehat hukum atau lawyernya pengusaha dalam hubungan industrial," ujar Agus.

Menurut Agus, pailit tidak bisa menjadi dasar alasan perusahaan untuk memutus huhungan kerja karyawan secara sepihak."Jadi dengan alasan perusahaan sedang mengalami pailit yang akhirnya dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh PT Mentari Line (PT MSP), ini secara hukum tidak bisa dibenarkan dan untuk istilah 'Pailit' ini tidak bisa dibuat alasan, harus ada pembuktian. Menyikapi perkara PT MSP kami akan selalu taat dan patuh pada hukum jika memang benar perusahaan sedang pailit harus ada bukti keputusan hukumnya dan nomor berapa itu harus jelas ditempelkan di perusahaan, terutama segel dari Pengadilan. Dan juga harus ada kurator yang menangani dalam hal penjualan semua aset. Namun sangat disayangkan, faktanya justru PT Mentari  Line ini sedang melakukan pengembangan uusah," bebernya.

Agus Supriyanto, SH

Disimpulkan pula bahwa yang dilakukan oleh Pengusaha Mentari Line ini bertujuan untuk mengganti semua karyawan yang telah di PHK yang kemudian akan menjadi karyawan Outsorcing nantinya.

"Tujuan mereka (pengusaha) bisa saja supaya terbebas atau ringan dari tuntutan-tuntutan hukum perusahaan. Salah satu contohnya adalah tidak akan memberikan pesangon dan akan kembali memberikan jam kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ketenagakerjaan dan akan kembali seperti dulu yakni dengan 12 jam kerja, dan upahnya jauh dibawah UMK. Jadi ini semua sudah kita laporkan ke Dinas Tenaga Kerja," lanjut Agus.

Rencananya, kasus tersebut akan dibawah ke ranah hukum, karena siduga ada unsur kejahatan didalam PHK sepihak yang dilakukan perusahaan tersebut.

"Hal ini akan kami laporkan nanti dan sangsi hukumnya adalah 5 (lima) tahun penjara, karena itu merupakan bentuk kejahatan. Dan perlu menjadi catatan bahwa kami juga sudah banyak melaporkan pidana-pidana dalam bentuk kejahatan dari pihak pengusaha Mentari Land ini," tegasnya.

A Rachman, SH.

Terpisah, kuasa hukum PT MSP, A Rachman, SH, juga angkat bicara, pihaknya siap menghadapi gugatan dari buruh.

"Kami selaku kuasa hukum PT MSP siap menghadapi gugatan yang akan dilayangkan oleh kuasa hukum dari buruh PT MSP dan pada dasarnya pihak perusahaan sudah ada itikad baik," paparnya.

"Kami pun tidak keberatan bila nantinya perkara buruh PT MSP dibawa sampai ranah hukum, karena kami selaku kuasa hukum sudah menyampaikan kondisi perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan untuk menggaji karyawan dan kita sudah sampaikan apa adanya tanpa ada yang ditutupi. Silahkan saja bila ingin menempuh jalur hukum, kami secara gentle siap menghadapinya," pungkas A Rachman, SH. (Why/Snd)

0 komentar:

Posting Komentar