Ads

Selasa, 21 Mei 2019

Mei 21, 2019

KORANPAGI.NET - Terdapat ketidak sesuaian antara laporan tertulis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dengan keterangan verbal petugas BPK yang dihadirkan di persidangan Agus Setiawan Jong.



Pernyataan itu diutarakan oleh kuasa hukum ASJ, Hermawan Benhard Manurung. Menurutnya, kerugian 4,9 miliar yang disebutkan dalam laporan BPK RI menjadi bias setelah mendengar keterangan dari petugas BPK-RI Ahmad Adjam Sempurna Djaya, yang dijadikan ahli didalam persidangan.
“Tidak ada persesuaian antara laporan tertulis dengan keterangan ahli (Ahmad Adjam, red).”terang Benhard, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sidoarjo, Jatim. Senin (20/5).
Didalam persidangan, petugas BPK-RI itu mengatakan, selisih harga material satuan barang di pabrik ASJ dengan harga yang berada dipasaran adalah wajar dan tidak dipermasalahkan selaku perusahaan Provit.
“Misalnya harga pak Agus Jong 5.000 lalu di pasaran 4.500 itu tidak masalah [itu] wajar.”kata Adjam, menerangkan.
Keterangan dari Adjam itu tidak berkesesuaian dengan laporan tertulis BPK-RI dimana mnyebutkan adanya kerugian negara akibat harga material satuan barang yang tidak sesuai dengan Standard Satuan Harga (SSH) yang ditentukan Pemkot Surabaya, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar 4,9 miliar.
Dalam laporan tersebut juga menyertakan keterangan dari kepala bidang pemerintahan Edy Christijanto, yang menjelaskan bahwa harga pengajuan pada proposal permohonan disetujui tanpa adanya survei harga pasaran. Sebab, pemohon hibah sudah melakukan survei harga, dan apa bila nantinya harga tersebut lebih tinggi dari harga pasar uang hibah akan dikembalikan kepada pengelola anggaran atau Pemkot Surabaya.
Disisi lain, Adjam menjelaskan. Dalam melakukan perhitungan nilai material satuan harga barang-barang Jasmas itu, ternyata ditentukan oleh pihak lain dan bukan dari pihak auditor BPK.
“[Yang menilai] Ahli konstruksi dari ITS Surabaya.”paparnya.
Lebih dari itu petugas BPK RI ini mengaku melakukan audit pemeriksaan pada ranah management perusahaan Agus Setiawan Jong. Antara lain belanja modal yang meliputi belanja satuan barang, upah kerja bahkan ongkos pengiriman barang-barang Jasmas.
“kami kan menelaah, salah satunya keterangan penyidik. tidak balance. [antara] harga dari pak Agus dengan harga pasar. [Juga] Antara lain ongkos kirim.”kata Adjam.
Hal inilah yang kemudian dipermasalahkan tim kuasa hukum Agus Jong. Menurut Benhard, BPK tidak memiliki kompetensi untuk mengaudit management dari pabrik penyedia barang-barang Jasmas.
“Lho ini ngapain BPK ngurusi upah kerja orang dan belanja barang perusahaan orang lain. Yang dihitung itu mestinya berapa dana yang dicairkan oleh Pemkot. Kemudian berapa yang diterima oleh penerima hibah. Adakah disini penyelewengan. Itu yang diperiksa, bukan malah ngurusi upah buruh dan ongkos kirim perusaahan.”kata dia.
Alasannya, lanjut Benhard. Jasamas atau dana hibah itu disebut sebagai belanja tidak langsung walaupun sumbernya berasal dari APBD.
Berbeda halnya dengan proyek belanja langsung semisal proyek-proyek pemerintah yang dananya digelontorkan langsung pada pihak korporasi atau kontraktor proyek, semisal Penunjukan langsung (PL) ataupun Tender.
“Ini kan (hibah Jasamas) pencairannya melalui RT RW. baru kemudian disalurkan pada terdakwa selaku pabrik penyedia barang.”kata Benhard.
BPK menurut Benhard adalah badan yang memeriksa keuangan negara namun didalam perkara Jasmas ini kapasitasnya telah over sehingga melakukan pemeriksaan diluar kompetensinya.
“BPK itu badan lembaga negara, ngurusi uang negara, tapi dalam perkara ini berubah menjadi akuntan publik yang melakukan auditor perusahaan swasta.”kata Benhard.
Benhard menyatakan, dari awal sudah ragu akan hasil audit yang dilakukan BPK-RI yang mengatakan terdapat kerugian negara sebesar Rp. 4,9 miliar. Apa lagi, imbuh dia. Laporan tersebut disusun tanpa rincian konkrit, sehingga menimbulkan keraguan.
Susunan laporan itu sempat dipersoalkan oleh Benhard pada Adjam dipersidangan. Namun, petugas BPK RI itu menjawab secara diplomatis pertanyaan tim kuasa Agus Jong.
“Kalau dicantumkan semua, nanti seperti berkas pemeriksaan.”dalih Adjam.
Dari jawaban tersebut, tim kuasa hukum Agus Setiawan Jong yakin. Jawaban Adjam bukanlah jawaban ahli akademis. Melainkan asumsi atau kesimpulan, sehingga laporan BPK RI itu perlu dikesampingkan karena penuh keragu-raguan. (Rp/Snd)

0 komentar:

Posting Komentar