Ads

Kamis, 11 April 2019

April 11, 2019
KORANPAGI.NET - Pemberian sertifikat tanah untuk rakyat dilakukan karena banyaknya sengketa tanah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak ingin masyarakat Tulungagung terhambat atau dirugikan, karena legalitas kepengurusan. Lebih dari lima ratus orang hadir di Pendopo Tulungagung untuk menerima sertifikat, Kamis (11/4/2019).


PLT Bupati Tulungagung, Maryoto Bhirowo, MM, menyampaikan, pemberian jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak asasi atas tanah rakyat secara pertumbuhan ekonomi negara. Percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia.

PTSL ini pertama kali dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa atau kelurahan.   

Kepala Badan Pertanahan Nasional, Eko Jauhari SH, MKn, mengatakan, ada 14 ribu sertifikat untuk warga Tulungagung,"Untuk capaian target yang lebih besar maka dianggaran 2017, 5 juta sertifikat se Indonesia dan Tulungagung kebagian 14 ribu, karena bulan Agustus 2018 baru dicanangkan. Tiap tahun diprogramkan, percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk percepatan pemberian kapasitas hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat," tuturnya.

Sodil (76), warga Desa Sawo, Kecamatan Campur Darat, merasa senang menerima serifikat yang diberikan langsung oleh BPN,"Saya mengurus sertifat Yayasan Kemasyarakatan Baitul Huda beberapa bulan dan sekarang sudah diberikan bersama dengan masyarakat," ungkapnya. (Gusty Indh)

0 komentar:

Posting Komentar