Ads

Minggu, 17 Maret 2019

Maret 17, 2019
KORANPAGI.NET - Karena merasa keberatan, tersangka korupsi Program Jasmas (dana hibah) Pemkot Surabaya tahun anggaran 2016, mencabut surat kuasa dari penasehat hukumnya, Gusti Prasetya Utama. HBM Law Firm ditunjuk sebagai kuasa hukumnya yang baru, Minggu (17/3/2019).


Surat pencabutan kuasa tersebut diketahui melalui kuasa hukum AST yang baru yakni Hermawan Benhard Manurung dari HBM Law Firm, Jalan Kartini No. 30, Surabaya.
Benhard Manurung, SH, sebagai kuasa hukum tersangka Agus Setiawan Tjong (AST) yang baru menjelaskan bahwa, alasan AST mencabut surat kuasa tersebut lantaran merasa keberatan saat didampingi pengacara atas penunjukan jaksa pada waktu pemeriksaan tahap II.
"Kami kurang tau alasan pencabutan pengacara dari Setiawan Tjong, tapi yang jelas dia keberatan adanya pengacara yang mendampingi pada saat tahap II atas penunjukan Jaksa," kata Benhard Manurung, SH, Minggu (17/3).
Untuk kasus AST sendiri Benhard belum dapat bisa memberikan komentar, karena pihaknya belum mengetahui isi dari surat dakwaan jaksa."Kita belum tau surat dakwaan jaksa, besok hari Senin kita pelajari sewaktu sidang," lanjutnya.
Sementara, praktisi hukum dari universitas Unair Surabaya Wayan Titip Sulaksana menyatakan, dijadikan AST sebagai tersangka dalam kasus ini dinilainya kurang sempurna.
"Ya, [dapat bebas] perkara ini tidak sempurna, terutama pelakunya yang hanya pelaku tunggal," paparnya.
AST dalam perkara ini oleh jaksa dijerat dengan sangkaan pasal berlapis, yakni pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP.
Menurut Korps Adhyaksa di Jalan Kemayoran Baru 1 Surabaya (Kejari Perak), Program Jasmas tersebut telah merugikan keuangan negara senilai RR 5 miliar. Adapun demikian, klaim kejaksaan tersebut belum diurai dengan jelas karugian yang dimaksud. (Nt/Snd)

0 komentar:

Posting Komentar