Ads

Rabu, 06 Februari 2019

Februari 06, 2019
KORANPAGI.NET - Setelah Somasi Kedua Setiyo Budiwahono, SIP,Msi, warga Taman Pondok Legi, Kecamatan Waru, Sidoarjo, jabatan terakhir Kasi Operasional dan Pengendalian Pol PP Prov Jawa Timur, melalui kuasa hukumnya Hadi Pranoto,SH.MH, Donnie Gumilang, SH dan Yakub Miradi, SH.MH, tidak membuahkan hasil. Maka dilayangkan Somasi Ketiga (Terakhir) tertanggal 6 Februari 2019, sehingga bila ini pun tidak digubris, maka Gubernur Jatim cq Satpol PP Provinsi Jawa Timur itu terancam digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Rabu (6/2/2019).


Perkara itu timbul setelah Budi mengajukan pensiun dini Atas Permintaan Sendiri dikarenakan sakit diabet yang sudah menyerang pada retina mata, sehingga tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Lagipula menurut ketentuan hukum yang berlaku, PNS dapat diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri, dengan syarat telah berusia 45 tahun dan masa kerja paling sedikit 20 tahun.

Namun, Surat Pemohon dimaksud tidak direspon sebagaimana mestinya. Sikap dan tindakan Pemprov Jatim yang tidak mengindahkan peraturan mengenai pensiun dini tersebut disesalkan oleh Kuasa Hukumnya Donnie Gumilang, SH.

"Kita dapat melihat secara terang benderang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN), dimana pada Pasal 87 ayat (1) UU-ASN dinyatakan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat berdasarkan poin sebagai berikut yakni meninggal dunia, atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban," cetus Donnie. 

Ditambahkan Yakub Miradi, SH.MH, kepada Koran Pagi, ia mengkritik Kasatpol PP yang justru membuat aturan sendiri dengan tujuan menghambat dan menghalangi hak dasar kliennya.

"Kasatpol PP telah mengkaitkan permohonan pensiun dini dengan panggilan Inspektorat Provinsi Jawa Timur terkait pemeriksaan masalah Rekruitmen PTT-PK Tahun 2017. Padahal klien kami sama sekali tidak terkait pada proses rekruitmen dimaksud," sergah Yakub.

Sekedar diketahui bahwa proses Rekruitmen PTT-PK Tahun 2017 ada beberapa tahapan, diantaranya adalah tahap pertama, pengumuman penerimaan PTT-PK yang hanya dipasang di papan pengumuman di kantor Pol PP Prov Jatim (tidak transparan bagi masyarakat), peran Pol PP sebagai penyeleksi administrasi peserta dilakukan oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Kasubag Kepegawaian Pol PP.

Tahap kedua, Peserta yang lolos seleksi administrasi mengikuti tes ujian tertulis yang diselenggarakan oleh BKD Prov Jatim. Tahap Ketiga, Perserta yang lulus tes tertulis lanjut ke tes kesehatan yang dilakukan oleh Dinkes Prov Jatim. Tahap Keempat, tes Samapta oleh Polda Jatim. Tahap Kelima, peserta yang lulus tahap samapta lanjut tes wawancara oleh Tim BKD. Selanjutnya tahapan yang terakhir, Kelulusan Peserta Rekruitmen PTT-PK Tahun 2017.

Sehingga dari tahapan proses Rekruitmen PTT-PK Tahun 2017 dimaksud, Setiyo Budiwahono, SIP, Msi, dirasa tidak tepat kalau disangkut pautkan pada rekruitmen tersebut.

"Jelas bahwa klien kami selaku Kasi Operasional dan Pengendalian Pol PP Prov Jatim tidak ada sangkut pautnya dengan proses rekruitmen tersebut. Oleh karena itu, pernyataan Kasatpol PP bahwa klien kami diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS terkait adanya proses Rekruitmen PTT-PK Tahun 2017 adalah merupakan fitnah, sehingga kami mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum pidana dengan melaporkan Kasatpol PP ke Polda Jatim, satu dan lain, agar perkara rekruitman PTT-PK Tahun 2017 terkuak dan terungkap secara transparan," ancam Yakub Miradi, SH.MH yang juga Koordinator Bonek Advokat.

"Ini yang terakhir kali kami mensomasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar memenuhi kewajibannya memberhentikan dengan hormat Setiyo Budiwahono atas dasar Pensiun Keuzuran Jasmani dan atau Pensiun Atas Permintaan sendiri. Jika setelah jangka waktu somasi terakhir ternyata Pemerintah Provinsi Jawa Timur lalai dan tetap tidak memenuhi 
kewajiban sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN), maka kami akan melayangkan surat gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya," pungkas Hadi Pranoto,SH.MH. (Bm/Snd)

0 komentar:

Posting Komentar