Ads

Rabu, 08 Juli 2020

Juli 08, 2020
Ketua MUI Tulungagung, KH Hadi Muhammad Mahfudz

KORANPAGI.NET - Penolakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dengan tegas disampikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)  Kabupaten Tulungagung, Rabu (8/7/2020).

Ketua MUI Tulungagung, KH Hadi Muhammad Mahfudz, saat ditemui di Pondok Pesantren Al Hikmah Melathen, Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, menjelaskan, bahwa sangat memprihatinkan jika nilai Pancasila tidak teraplikasi dalam kehidupan nyata. Apabila Pancasila dirubah atau dicabut akan menghilangkan esensi-esensi yang asli. Ia menganggap Pancasila di dalam islam adalah 'Mitsaion Gholidza' atau perjanjian yang sangat kokoh.

"Ideologi bangsa dan negara kita sudah bagus, apabila pondasi itu dibongkar, maka akan terjadi efek negatif yang sulit dibayangkan. Itu  harus kita sadari. Tetapi bagi anak cucu dari paham komunisme yang merasa ingin membongkar, Kami  para kiayi dan para tokoh siap untuk membangun komunikasi dalam rangka bagimana pemahaman itu bisa diserap. Reaksi berkembang ini sudah nampak dan tidak bisa disepelekan. MUI mendukung sepenuhnya kepada siapapun yang menolak RUU HIP dan meminta RUU dicabut diberhentikan pembahasannya," ungkap KH Hadi Muhammad Mahfudz. 

Gerakan komunisme, jelasnya, tetaplah berbahaya bagi ideologi negeri ini yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Ciri- ciri komunis gaya baru salah satunya adalah berjuang dengan mengatas namakan rakyat, membolak balikkan fakta sejarah, terlebih  menyusup ke instansi. 

Dikatakan pula, tidak ada organisasi maupun individu  komunisme di Kabupaten Tulungagung yang dengan terang-terangan melaksanakan  kegiatan. Namun secara terselubung dan masif (pergerakan bawah tanah) merekrut anggota kemungkinan masih ada.  

"Faham tersebut merupakan bahaya laten yang setiap saat dapat muncul dan hidup kembali ketika memungkinkan bagi mereka untuk bangkit. Ideologi tidak bisa mati dalam jiwa seseorang karena ideologi tersebut pastinya diturunkan kepada anak cucunya," paparnya.

Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang larangan ajaran komunisme bila dihapus, maka PKI atau Ideologi Komunis akan bangkit dengan subur di NKRI. Sehingga perongrongan terhadap Pancasila akan kembali dilakukan oleh Komunis. 
 
Mereka menyimpan dendam dan sangat ingin menjadikan NKRI sebagai Negara tak bertuhan serta menghalalkan segala cara didalam tujuannya. 
 
Mental Bangsa dan Negara yang rakyatnya memiliki keimanan sebagai manusia yang berketuhanan akan hancur. 

Pasintel Kodim 0807/Tulungagung, Kapten Inf Usman Umar mengatakan,"Pelajaran sejarah di sekolah seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sangat penting diajarkan di dalam masa pendidikan siswa supaya mereka mengerti dan memahami nilai-nilai sejarah bangsa dengan baik dan benar," ungkapnya.

"Dengan begitu tidak dibelokkannya tentang kebenaran sejarah, sehingga dapat bangkit didalam memperjuangkan cita-cita para pahlawan pejuang Bangsa Indonesia di dalam mengisi kemerdekaan dimasa yang akan datang," sambungnya Pasintel Kodim 0807/Tulungagung.

Peran Babinsa, tuturnya, sangat diperlukan sebagai pengawal garis depan dan sebagai benteng terdepan didalam hubungan terdekatnya dengan masyarakat yang dapat mengerti, memahami serta mendeteksi apabila terjadi sesuatu hal dilapisan terbawah yang dirasakan masyarakat. (Gusty Indh)

0 komentar:

Posting Komentar