Ads

Selasa, 15 Oktober 2019

Oktober 15, 2019
KORANPAGI.NET - Perseteruan mantan suami istri Hengky dan Drg Susylawati (Drg Susy) alias Tjong Ai Cen belum berakhir. Kali ini Hengky dilaporkan kembali oleh Drg Susy ke Mabes Polri dalam perkara dugaan Tindak Pidana Penggelapan harta milik bersama (gono-gini) dan harta hibah, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Advokat Hasy Salmpessy, SH, kuasa hukum Drg. Susylawati

Dilansir dari pemberitaan media online di Bangka beberapa tahun silam, Hengky Tjhin alias Edwin sebagai Terdakwa diputus terbukti bersalah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan tindak pidana perkara pencurian dalam keluarga yang merugikan pihak Susylawati sebesar Rp. 1,5 Milyar.

Laporan Drg Susylawati di Mabes Polri tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/734/VI/2018/BARESKRIM tertanggal 5 Juni 2018, atas nama Susylawati (Pelapor) terhadap Tjhin Hengky alias Hengky alias Edwin (Terlapor) soal dugaan Tindak Pidana Penggelapan Pasal 372 KUHP, Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP, Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik sebagaimana dimaksud Pasal 266 KUHP, Tindak Pidana Membuat Surat Palsu Pasal 263 KUHP dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundry). Selanjutnya oleh Mabes Polri telah dilimpahkan penanganannya ke Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hasil gelar perkara pada tanggal 13 Desember 2018, status pemeriksaan terhadap Laporan Polisi Drg Susy telah ditingkatkan oleh Penyidik Polda Babel dari Penyelidikan menjadi penyidikan dengan dugaan tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pemalsuan surat atau membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

"Demikian pula status Hengky dalam perkara ini telah ditingkatkan dan ditetapkan dari terlapor menjadi Tersangka, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, hasil pemeriksaan saksi-saksi, keterangan tersangka dan bukti surat, serta pendapat para ahli Pidana (Dr Chaerul Huda, SH, MH, dan Dr Eva Achjani Zulfa, SH, MH) dan juga ahli Perdata (Dr Abdul Salam, SH, MH) yang diperiksa Penyidik Polda Babel bahwa tindakan Hengky yang menjual dan atau menjaminkan sebagian harta bersama dan atau harta hibah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pelapor dan atau anak-anak serta membuat surat pernyataan menyerahkan dan melepaskan penguasaan fisik bidang tanah yang isinya tidak benar karena tidak sesuai fakta sesungguhnya adalah merupakan perbuatan yang disengaja dan melawan hukum,” terang Hady pada Sabtu (12/10) kemarin.

Hady juga menjelaskan, bahwasannya berkas perkara atas nama tersangka Hengky Tjhin alias Edwin masih dalam proses Pra-Penuntutan, yang berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terakhir tertanggal 08 Oktober 2019, telah bolak-balik ke Kejaksaan Tinggi Babel dan penyidik sebanyak 7 (tujuh) kali.

"Padahal Penyidik Polda Babel telah memenuhi seluruh petunjuk Jaksa peneliti pada Kejaksaan Tinggi Babel, terakhir bahkan penyidik telah menyampaikan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 18 Desember 2018 No. 3348K/PDT/2018 dalam perkara gugatan pembagian harta bersama yang pada pokoknya menyatakan pelapor berhak atas setengah bagian dari harta bersama yang ditetapkan, hal tersebut jelas telah memenuhi Pasal 372 sepanjang dan terkait Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Sayangnya sampai saat ini berkas perkara atas nama tersangka Hengky Tjhin alias Edwin belum dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Babel,” lanjut Hady.

Diketahui dari keterangan tertulis yang dikirim Kuasa Hukum Hady Salampessy, SH, ke Redaksi bahwa ada beberapa Putusan Pengadilan terkait harta hibah yang digugat pembatalannya oleh tersangka Hengky selaku Penggugat di PN Sungailiat untuk yang kedua kalinya, yang mana hingga saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

"Sebelum perceraian, pelapor dan tersangka telah setuju dan sepakat menyerahkan untuk menghibahkan sebagian hartanya kepada ketiga anaknya yang masih di bawah umur. Keduanya sepakat membuat dan menandatangani perjanjian hibah atas harta bersama tertanggal 23 Januari 2015 yang diwaarmerking di Kantor Notaris Yuli Kemala, SH.Sp.N di Kota Pangkalpinang di bawah Nomor : 2280/I/W/2015, tanggal 28 Januari 2015. Yang mana harta tersebut berupa 2 Unit Rumah Kantor, 3 Unit Rumah plus Tanah, 1 Unit Apartemen, 5 Unit Mobil dan 2 Unit Motor 2. Namun kesemua bukti kepemilikan atas harta bersama dan hibah dikuasai oleh tersangka Hengky kecuali 1 rumah yang saat ini masih ditempati Susy dan ketiga anaknya di Jalan Muhidin No. 166, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka," ungkap Hady.

Terkait dengan harta bersama, Susylawati selaku Penggugat telah mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama terhadap Tersangka Hengky selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Sungailiat (Register Perkara No:82/PDT.G/2016/PN.Sgl. tertanggal 17 Nopember 2016). Selanjutnya, diperiksa dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 4 September 2017 Nomor: 82/Pdt.G/2016/PN.Sgl dan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 32/PDT/2017/PT.BBL tertanggal 28 Pebruari 2018, serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 18 Desember 2018 Nomor : 3348K/Pdt/2018, dimana amar (diktum) putusannya pada pokoknya mengabulkan Permohonan kasasi dari Pemohon Tjing Ai Cen Alias Susylawati, berhak atas setengah bagian dari harta Bersama yang ditetapkan dengan segala akibat hukumnya.

"Ternyata, Gugatan Hengky atas Pembatalan Surat Perjanjian Hibah Atas Harta Bersama, yang diajukan oleh Terlapor ini sendiri, baik secara formalitas maupun materi gugatannya sama persis dengan gugatan pembatalan Surat Perjanjian Hibah Atas Harta Bersama, yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde). Tapi, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Pelapor, pada tanggal 07 Agustus 2017 Terlapor telah menjual dan atau menjadikan sebagai jaminan hutang kepada Pihak Ketiga, sebagian harta Bersama dan juga asset yang telah dihibahkan kepada anak-anak mereka. Dan satu bulan kemudian Terlapor mengajukan Gugatan Pembatalan Surat Perjanjian Hibah Atas Harta Bersama tertanggal 23 Januari 2015 (untuk kedua kalinya) di Pengadilan Negeri Sungailiat sehingga kuat dugaan adalah merupakan upaya Tersangka untuk melegalkan tindakan atau perbuatannya telah menjual harta hibah tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan persetujuan dari Pelapor," jelas Hady lagi.

Kuasa Hukum Pelapor menambahkan bahwa sejak Tahun 2014 sampai dengan saat ini Tersangka tidak pernah menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah hidup kepada ketiga anaknya, meskipun hal ini telah disepakati dalam Surat Perjanjian Hibah Atas Harta Bersama yang ditentukan sebesar Rp. 30.000.000 per bulan.

“Saya dan klien berharap agar berkas perkara atas nama Tersangka Tjhin Hengky alias Edwin segera dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Babel demi kepastian hukum dan terpenuhinya keadilan bagi Pelapor dan anak-anak Pelapor,” tutupnya. (Putri)

0 komentar:

Posting Komentar