Ads

Kamis, 26 September 2019

September 26, 2019


Ribuan Aliansi Mahasiswa Tulungagung berorasi di depan gedung DPRD Kabupaten Tulungagung

KORANPAGI.NET
- Gabungan Mahasiswa se Tulungagung yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Tulungagung (AMT), berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Tulungagung, Kamis (26/9/2019).

Aksi mahasiswa tersebut setidaknya ada tiga point tuntutan yaitu menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), tolak Undang-Undang KPK, tolak kebiri Demokrasi, untuk diteruskan ke Presiden RI dan ketua DPR RI.

Demo mahasiswa kemudian bergerak dimulai dari halaman Pemkab menuju Gedung DPR Tulungagung, merupakan bentuk solidaritas dan keprihatinan mahasiswa dalam menyikapi penolakan UU KPK yang disahkan DPR dan pemerintah.

Aksi Mahasiswa dibatasi kawat berduri

Koordinator aksi, Awaludin M, dengan tegas menyatakan bahwa kalau mereka ingin mengesahkan tolong dicabut pasal yang sifatnya kontroversial, batalkan RUU  tersebut dan gunakan KUHP yang lama. Kemudian RUU KPK, di sini saya melihat sebuah pengamanan KPK dan melemahkan KPK. Ada dewan pengawas yang diusulkan presiden dan di setujui oleh DPR. 

"Kami tidak bisa melihat bagaimana nantinya ketika RUU itu sah dan bisa menjamin, dewan pengawas itu bisa berpihak kepada rakyat, sedangkan yang mengusulkan adalah DPR dan yang menyetujui adalah DPR," tukasnya.

"Harapan besar saya kepada DPRD Tulungagung, kalau tidak dilaksanakan, kami merasa tersakiti. Seharusnya kita memiliki wakil yang ada di daerah, dengan kewenangan kenapa beliau tidak mengangkat isu ini menjadi rekomendasi kepada DPR dan presiden untuk dijadikan bahan pembicaraan supaya apa yang dituntut bisa mempengaruhi kebijakan yang ada di atas,"  seru Awaludin M.

Masa gabungan aliansi mahasiswa Tulungagung dari IAIN, STKIP, UNITA dan STIT, dengan memakai almamater masing-masing menyerukan kepada masyarakat untuk ikut mendukung aksi mereka terhadap tiga poin yang diajukan.

Ketua DPRD Kab. Tulungagung saat temui para Mahasiswa

Aksi mahasiswa di depan Gedung DPR tersebut dijaga ketat oleh petugas keamanan dengan mensiagakan kendaraan berupa water Canon dan di depan gedung DPR dipagari dengan kawat berduri. 

Ketua DPR Kabupaten Tulungagung, Marsono, setelah menandatangani kesepakatan penolakan UU revisi dengan  mahasiswa, dirinya menanggapi keinginan  mahasiswa dan akan menyampaikan pesan terkait tuntutan UU KPK dan RKUHP dengan DPR. (Gusty Indh)

0 komentar:

Posting Komentar