Ads

Jumat, 20 September 2019

September 20, 2019
KORANPAGI.NET - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya lakukan pembongkaran di lahan Jalan Dukuh Kupang Barat (alamat lama red) sekarang berubah menjadi Jalan Dukuh Kupang Timur, dimana lahan tersebut diklaim atau diplot sebagai aset milik Pemkot Surabaya, Jumat (20/9/2019).


Sejak pukul 09.00 WIB hingga menjelang siang di Dukuh Kupang Timur (utara) blok GX Nomor 26, tampak petugas Satpol PP sedang melakukan pembongkaran bangunan dan kemudian mengamankan lahan 'aset' Pemkot Surabaya.

Hal ini pun diungkap oleh Yanto, dari Keluarga Besar Rakyat Surabaya (KBRS) Perjuangan,"Awalnya, pada Rabu (18/9/19) kemarin, sekitar pukul 09.00 WIB, saya melakukan penghadangan bersama masa karena mendengar akan adanya pembongkaran lahan oleh Satpol PP Kota Surabaya, yang rencananya akan membongkar lagan yang ukurannya kurang lebih cukup muat 6 unit mobil," ujar pria yang akrab dipanggil dengan sebutan Cak Yanto Banteng.

Alhasil, eksekusi pada saat itu tidak terjadi alias ditunda oleh Satpol PP lantaran dikhawatirkan terjadi bentrok dengan massa KBRS Perjuangan. Menurut pihak Satpol PP, dasar pembongkaran ini karena bangunan tidak memiliki IMB dan aset sebidang tanah tersebut milik Pemkot Surabaya berdasarkan sertifikat HPL yang diterbitkan pada tahun 1999.

Setelah Kasat Pol PP Surabaya, Irfan, datang ke lokasi, sempat mengajak komunikasi Yanto Banteng dilahan yang diduga kuat tanah sengketa juga disaksikan Darmadi dari Dinas Pertanahan Pemkot Surabaya bagian sengketa dan pemeliharaan tanah.

"Setelah negoisasi bersama Kasat Pol PP dan juga muspika serta petugas Dinas Pertanahan, maka keputusan Kasat Pol PP Kota Surabaya untuk tidak membongkar atau menunda eksekusi lahan dan dipersilahkan menempuh jalur hukum bagi warga yang punya hak persil Petok D atas nama ahli waris Sumarni," 


Ironis, pada esok harinya, tepatnya Kamis (19/9/2019) kemarin, petugas Satpol PP langsung mengeksekusi bangunan yang ada di lokasi tersebut. Hal itu jelas membuat warga kecewa atas tindakan Satpol PP yang dinilai arogan serta semena-mena terhadap rakyat kecil.

"Dengan bahasa politis yang bersifat bohong terhadap warga setempat, maka hari ini warga beserta pemilik sebidang lahan menuduh Irvan, Kasat Pol PP Kota Surabaya, beserta jajaran melakukan atau bertindak sewenang-wenang dan kebohongan publik yang berakibat  menjatuhkan kredibilitas Satpol PP Kota Surabaya tercoreng," ujar warga yang tidak mau disebut namanya.

Sementara itu, ahli waris, Sumarni HJ dan suaminya, H Basri mengatakan, bahwa tanah atas dasar surat Petok D atas nama Mariman, mulai tahun 1971 Wali Kota Poernomo Kasidi sampai Risma, belum dibayar alias belum ada pelunasan. Jadi sebidang tanah tersebut awalnya ada pelepasan oleh negara diwakili oleh pemkot daerah tingkat ll Surabaya, semua para warga pemilik lahan yg dilokasi tersebut dengan luas 214.095 meter persegi berdasarkan sertifikat Hpl Pemkot Surabaya. Para warga belum dibayar dan lokasi yang ada di Dukuh Kupang Barat alamat lama berubah menjadi Jalan Dukuh Kupang Timur (utara) Blok GX Nomor 26, Surabaya, juga belum terbayar oleh Pemkot tingkat ll hingga sekarang," bebernya.

Ditambahkan ahli waris,"Kami masih tetap mempunyai hak sebidang tanah yang ada dilokasi tersebut, tapi dengan tangan besi Satpol PP bertindak asal bongkar saja," pungkasnya. (Dw/Snd)

0 komentar:

Posting Komentar