Ads

Minggu, 05 Agustus 2018

Agustus 05, 2018
KORANPAGI.NET - Dalam rangka penetapan rancangan peraturan daerah (Ranperda), pejabat dewan gelar rapat paripurna tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2017. Giat ini dilaksanakan di ruang Graha Wicaksana, gedung DPRD Kabupaten Tulungagung, Sabtu (4/8/2018) malam.


Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Pj Bupati Tulungagung, Sekretaris Daerah (Sekda), anggota DPR dan Kepala OPD lingkup Pemkab.

Dalam penetapan semua fraksi di DPR menyetujui tentang Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan lima Ranperda Kabupaten Tulungagung, antara lain yakni,

1. Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung.

2. Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang Kepala Desa.

3. Penanggulangan Kemiskinan

4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah kabupaten Tulungagung.

5. Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup Dan juga menghimbau dan mengharapkan kepada Bupati Tulungagung untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan kedepannya untuk lebih baik lagi.


Dalam sambutannya, Pj Bupati Tulungagung, Jarianto, MSi, menyampaikan, kesepakatan bersama Ranperda ini supaya dijalankan dengan maksimal setelah menjadi peraturan daerah.

"Bahwa setelah ditetapkannya 6 Ranperda menjadi Perda diharapkan untuk OPD segera menindak lanjuti dengan menyusun Peraturan Bupati Tulungagung (Perbup) dan segera disosialisasikan dan dilaksanakan," jelasnya.

Dikatakan pula, dalam forum tersebut, beberapa fraksi sempat meminta solusi terbaik dalam masalah pembangunan pasir di Desa Ngujang.

"Pada prinsipnya semua fraksi setuju, karena Perda adalah sebuah komitmen bersama, oleh sebab itu harus ada kemauan bersama yang harus di kawal adalah legislatif. Ada hal yang menarik dari sebagian fraksi menanggapi masalah pembangunan pasir di sepanjang Desa Ngujang, bagaimana meminta solusi yang baik mengingat dampaknya lebih besar daripada keuntungan," pungkas Pj Bupati. (Gusty Indh).

0 komentar:

Posting Komentar