Ads

Rabu, 01 Agustus 2018

Agustus 01, 2018
KORANPAGI.NET - Kades Tambak Rejo, Waru, Kabupaten Sidoarjo, 'tidak' melayani warganya yang membutuhkan dokumen ahli waris dan kematian, pelayanan balai desa tersebut patut dipertanyakan. LSM LMP3 menanggapi dengan meneruskan pengaduan ini ke Ombudsman RI, Rabu (1/8/2018).


Ditengah berbagai daerah di Kabupaten Sidoarjo terus berlomba meluncurkan inovasi-inovasi baru mengenai pelayanan masyarakat demi mewujudkan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani), Desa Tambak Rejo malah sebaliknya, 'tidak' melayani warganya yang membutuhkan surat ahli waris dan kematian.

Seperti yang dikeluhkan Tuti, warga Perumahan Tambak Rejo Indah, pengajuan surat ahli waris dan kematian orang tuanya hingga kini belum mendapat persetujuan Kepala Desa (Kades) setempat tanpa alasan jelas.

Berdasar keterangan Tuti kepada Koran Pagi, ibundanya meninggal dunia pada waktu sebelum Ramadhan kemarin. Sebagai ahli waris tunggal, Tuti mengajukan surat kematian beserta surat ahli waris ke Balai Desa Tambak Rejo.

Ironisnya, realisasi pengajuan Tuti hingga sekarang belum disetujui alias 'tidak' ditandatangani tanpa alasan yang jelas dari Kades setempat.

"Saya sudah berkali-kali datang untuk menemui pak kades di balai desa, tapi pak kades selalu tidak ada. Saya butuh surat kematian ibu saya dan surat ahli waris untuk mengurus pensiunan orang tua saya, tapi sampai sekarang belum jadi-jadi suratnya," keluh Tuti.

Mengingat Tuti sebagai ahli waris tunggal, dengan kondisi menderita stroke, ia pun rela datang meski berkursi roda serta didampingi perawat demi menyelesaikan dokumen orang tuanya yang diperlukan. Namun, lagi-lagi Tuti harus pulang tanpa hasil karena tidak mendapat pelayanan.

"Bu Tuti sudah dua kali datang ke balai desa, tapi pak kades selalu tidak ada atau tidak menemuinya. Dari pihak keluarganya juga sudah berupaya membantu mengurus surat-surat itu, hanya pak kades saja yang tidak mau menandatangani pengajuan Bu Tuti," imbuh narasumber yang turut membantu menyelesaikan dokumen ahli waris dan kematian yang diajukan Tuti.

Sementara, Kades Tambak Rejo, Nur Mahmudi, belum bisa dimintai komentar lantaran selalu tidak ada di kantor ketika hendak dikonfirmasi.

Terpisah, menanggapi pengaduan tersebut, Lembaga Monitoring Pendidikan dan Pelayanan Publik (LMP3) segera menindaklanjuti pelayanan di Balai Desa Tambak Rejo ke Ombudsman RI.

Menurut Abdulrohman, salah satu pengurus LMP3, keseriusan kades setempat patut dipertanyakan dalam melayani warganya, terlebih soal dokumen kematian dan ahli waris.

"Sebagai perangkat desa harusnya melayani setiap warganya yang membutuhkan surat-surat pengantar, apalagi itu dokumen kematian dan ahli waris, itu wajib dan harus segera direalisasikan. Sebagai langkah atas aduan ini, kami segera teruskan ke Ombudsman RI," pungkasnya. (RS/Snd)

0 komentar:

Posting Komentar