Ads

Kamis, 12 Juli 2018

Juli 12, 2018
KORANPAGI.NET - Seiring dengan maraknya kericuhan dalam pelakasanaan PPDB di Kabupaten dan Kota Mojokerto tahun kemarin, Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Barracuda Indonesia, membentuk Pos Pemantuan dan Pengaduan PPDB untuk Tahun Ajaran 2018-2019.

Hadi Purwanto, ST, (kanan)

Seperti apa yang dikemukakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Barracuda Indonesia, Hadi Purwanto, ST, bahwasanya Pos Pemantuan dan Pengaduan PPDB untuk Tahun Ajaran 2018-2019 dibentuk dengan tujuan untuk mengawal proses PPDB agar lebih transparan, amanah dan akuntabel dalam pelaksanaanya.

“Pos Pemantuan dan Pengaduan ini didukung oleh cendekiawan-cendekiawan muda, pengamat pendidikan dan beberapa advokat serta praktisi hukum. Layanan ini resmi kami buka 9 Juli 2018 dan akan ditutup pada 30 Desember 2018,“ sahut Hadi saat dikonfirmasi para jurnalis.

Hadi menambahkan, masyarakat Mojokerto yang ingin melapor atau bertanya dapat datang langsung ke Pos Pengaduan yang beralamat di Jalan Banjarsari 59, Kedunglengkong, Dlanggu, Mojokerto. Pos ini sementara dibentuk dan dikhususkan untuk area Mojokerto saja, kedepannya bisa dikembangkan ke seluruh wilayah nusantara.

Seperti diketahui, dunia pendidikan di Indonesia akan memasuki tahun ajaran baru 2018-2019 yang ditandai dengan tahapan penerimaan peserta didik baru dan pendaftaran ulang bagi siswa/siswi yang naik kelas. Peraturan mengenai penerimaan peserta didik baru tercantum dalam PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 

Kemudian secara lebih rinci Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Peraturan Mendikbud (Permendikbud) 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik mulai taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Aturan ini berlaku bagi sekolah negeri di bawah Kemendikbud.

Sedangkan Kementerian Agama melalui SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 481 tahun 2018 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru yang berlaku untuk seluruh sekolah di bawah Kementerian Agama (Min/MTSn/MAn/MAKn).

Menurut Hadi, jika kita kaji isi dari kedua aturan turunan PP 17 tahun 2010 terkait PPDB, Permendikbud 17 tahun 2017 dapat dikatakan cukup progresif. 

Dalam aturan tersebut, tidak ada jalur umum karena prinsipnya seluruh anak-anak terdekat dari sekolah bisa mengakes pendidikan berdasarkan dari jarak tempuh dan waktu. Sedangkan SK Dirjen Pendidikan Islam No 481 tahun 2018 cenderung berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan PP 17 tahun 2010.

Misalnya dalam hal penerimaan peserta didik kelas 7, dalam PP 17 tahun 2010 penerimaan siswa berdasarkan nilai ujian akhir berstandar nasional sedangkan pada SK Dirjen Pendidikan Islam 481 tahun 2018 seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan sebelum nilai hasil ujian keluar dan dapat didasarkan pada hasil test potensi belajar/tes akademik sejenisnya.

Selain kedua aturan tersebut, seringkali peraturan terkait PPDB yang dikeluarkan Walikota/Bupati maupun Gubernur seolah tidak mengacu pada PP 17 tahun 2010 maupun Permendikbud 17 tahun 2017.

Mengacu pada hasil pemantauan proses PPDB di wilayah Mojokerto pada proses PPDB tahun 2017-2018, setidaknya dapat disimpulkan tiga parameter dasar yang berpeluang pelaksanaan PPDB tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pertama, proses PPDB yang berpotensi korupsi, misalnya jual beli bangku. Kedua, terkait sistem zonasi yang membingungkan orang tua murid. Ketiga terkait transparansi proses penerimaan peserta didik baru.

Proses PPDB seringkali menjadi mimpi buruk bagi orang tua sebab seringkali mereka dibebankan dengan berbagai macam pungutan, mulai dari uang formulir, seragam hingga uang masuk sekolah yang jumlahnya tidak sedikit.

Padahal jika mengacu pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar seharusnya sekolah, khususnya SD dan SMP, tidak membebani orang tua dengan berbagai pungutan yang mengatasnamakan sumbangan. Selain itu, sekolah juga sudah mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dapat digunakan dalam proses PPDB.

Hal yang juga tak kalah membebani orang tua murid adanya kewajiban daftar ulang yang disertai dengan pembebanan biaya daftar ulang. Pihak sekolah seharusnya tidak perlu memberlakukan biaya daftar ulang pada siswa, cukup dengan pemenuhan syarat administrasi saja.

Berbagai permasalahan itu jelas akan menghambat pemenuhan hak-hak warga negara atas pendidikan. Warga negara dirugikan karena hak atas pendidikan tidak terpenuhi meski dijamin oleh konstitusi. Sementara negara juga dirugikan karena kewajibannya guna memenuhi hak pendidikan warga negara dibajak oleh sekelompok orang untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya.

Belum lagi beberapa kepentingan dari pejabat tinggi yang anaknya dipaksakan harus masuk sekolah favorit dengan segala cara seperti menerbitkan print out penerimaan yang tidak sah ataupun menerbitkan piagam prestasi palsu.

"Kita akan melakukan upaya pembelaan maksimal terhadap setiap pengaduan. Keterbukaan informasi dan proses transparansi PPDB dari para pihak terkait sangat Kami harapkan. Karena dalam pelaksanaanya, acapkali para pihak tersebut sangat tertutup sekali terhadap hal tersebut," tegas Hadi.

Masyarakat tidak boleh dirugikan terkait praktek-praktek kotor dalam pelaksanaan PPDB yak dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Hak mendapatkan pendidikan yang layak sudah dijamin oleh negara. Jangan sampai program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini tercoreng oleh ulah sekelompok oknum demi kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. (Gr/Snd)

0 komentar:

Posting Komentar