Ads

Rabu, 27 Juni 2018

Juni 27, 2018
KORANPAGI.NET - Dijadikan tersangka oleh Polresta Sidoarjo terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, pemerasan dan melanggar UU ITE, penahanan seorang jurnalis bernama SM alias Ade sarat tendensi. Ironisnya, 'kriminalisasi' tersebut ada rekom dari Dewan Pers.

Aksi solidaritas, puluhan insan pers datangi Mapolresta Sidoarjo untuk konfirmasi terkait penangkapan dan penahanan wartawan (Ade)

Tanpa perlawanan, perjuangan SM dalam melakukan tugas mulianya sebagai kontrol sosial, di mana ia dikenal selalu kritis pada karya tulisnya, dihentikan 'paksa' oleh Polresta Sidoarjo dengan menjerat SM pada satu kasus.

Hal ini memantik respon perlawanan dari berbagai kalangan, khususnya insan pers tanah air. Pasalnya, proses hukum yang ditempuh Polresta Sidoarjo untuk menghentikan langkah SM dalam berkarya tidak sesuai dengan prosedur tetap (Protap) Polri.

Pada Selasa (26/6/2017) kemarin, puluhan wartawan dari berbagai media hadir pada sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo untuk memberikan dukungan supaya ada keadilan bagi SM.

"Kami dan juga rekan-rekan semua yang hadir di sini (PN Sidoarjo) tak lebih hanya memberi dukungan pada sidang Praperadilan SM. Ini merupakan solidaritas rekan-rekan dalam melawan kriminalisasi pers," papar Sulaeman, wartawan salah satu media online.

Namun, sidang saat itu ditunda lantaran pihak Polresta Sidoarjo sedang fokus giat pengamanan (PAM) Pilgub Jatim 2018.

"Pihak Polresta Sidoarjo meminta penundaan sidang pada Kamis (besok), dikarenakan Polresta fokus PAM Pemilihan Gubernur Jatim," terang Sub Bankum Polresta Sidoarjo, AKP Soedirman.

Selanjutnya, rombongan insan pers yang prihatin akan peristiwa yang dialami SM pun melanjutkan langkahnya untuk mengkonfirmasi Kapolresta Sidoarjo secara bersama-sama di Mapolresta Sidoarjo.

Ditemui Waka Polresta Sidoarjo, AKBP Pasma Royce menjelaskan, penahanan SM dilakukan atas dasar adanya laporan dari korban.

“Kami menangkap wartawan SM berdasarkan laporan polisi dari korban yang diduga terkait Pasal 368 dan UU ITE. Bahkan kita sudah koordinasi dengan Dewan Pers, sehingga kita mempunyai surat rekomendasi dari Dewan Pers yang menyatakan untuk memproses hukum diluar Undang-Undang Pers, maka kita lakukan langkah penyelidikan. Kemudian secara teknis kita punya alat bukti kuat, dan secara mekanisme kami lakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka,” ujar AKBP Pasma Royce kepada puluhan awak media.

Dari laporan ini, sambung AKBP Pasma, pihaknya dengan mudah bisa melakukan penangkapan terhadap tersangka.

“Kita bergerak dari laporan polisi type B. Ada korban pemerasan, tanpa petunjuk dari berita laporan polisi type A tidak kita lakukan, karena tidak bisa serta merta, dan ini ada laporan dari korban," lanjutnya.

Sementara, menurut Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, Kompol Harris, dasar laporan dari korban sudah memenuhi unsur bukti untuk melakukan penangkapan.

“Jauh sebelum SM ditangkap, ada pemberitaan yang ditulis SM, namun menilik dari gambar foto yang dimuat, suasana atau tempat yang diberitakan SM tidak sama dengan faktanya. Kemudian ada laporan lagi bahwa adanya dugaan pemerasan yang dilakukan SM melalui ponsel, maka dari itu sudah memenuhi unsur tindak pidana tentang UU ITE. Disini kami tekankan, bahwa bukan masalah pemberitaan yang kita tangani, tapi perilakunya yang kita sikapi," paparnya.

Pihak polisi berani meneruskan ke tingkat penyidikan atas dasar surat rekomendasi dari Dewan Pers."Tentunya kita sudah melakukan koordinasi dengan Dewan Pers. Disamping ada surat rekomendasi Dewan Pers untuk meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan, kami juga sudah mengantongi dua alat bukti yang cukup.

Terpisah, Ketua DPD KWRI Jatim, Wardoyo, SH, menanggapi, jika dalam penangkapan saudara SM atas dugaan adanya pemerasan, itu perlu dibuktikan terlebih dulu oleh pihak Polresta Sidoarjo secara detail.

“Saudara SM ini sedang menjalankan tugas sebagai wartawan yang dilindungi oleh UU Nomor 40 tahun 1999. Jadi kalau dia memang benar melakukan kesalahan pemberitaan atau dugaan adanya upaya pemerasan, ayo silahkan dibuktikan secara fakta hukum, kasus pemerasannya seperti model apa. Tapi sepertinya kasus yang disangkakan kepada SM itu gak jelas, sebetulnya itu kasus penyuapan terhadap wartawan untuk menghentikan berita, bukan pemerasan. Jadi, penangkapan dan penahanan SM itu ada indikasi kalau pihak Polresta Sidoarjo telah premature dan sudah menyalahi SOP, bahkan melanggar Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 serta menciderai MoU antara Dewan Pers dengan Kapolri," serunya.

Rekomendasi Dewan Pers, lanjut Wardoyo, SH, tidak bisa dijadikan acuan sebagai dasar menindak pidana wartawan.

“Polisi menangkap dan menahan SM itu dasarnya apa, kalau memang ada rekom dari Dewan Pers, kami ingin tahu, dasar rekomendasi apa yang diberikan Dewan Pers itu. Padahal SM kan bukan anggota Dewan Pers. Seharusnya polisi bekerja mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, bukan Surat rekom Dewan Pers,” tegasnya.

Kuasa hukum SM menyampaikan, langkahnya dalam mempraperadilan Polresta Sidoarjo karena menemukan ada beberapa penyimpangan dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka.

"Mestinya polisi memanggil klien saya sebagai saksi untuk dimintai keterangan terlebih dulu, benar apa tidak tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh pelapor. Kemudian mengumpulkan saksi-saksi yang mengetahui kejadian itu baik dari pelapor maupun terlapor, baru setelah itu dilakukan gelar perkara dan selanjutnya bisa menetapkan tersangka. Namun yang terjadi sekarang polisi mendapat laporan serta saksi-saksi dari pelapor dan langsung menetapkan SM sebagai tersangka, ini yang menurut saya janggal dan tidak lazim," ucap Advokat M Soleh, SH.

Anggota Dewan Pakar DPC PERADI Surabaya, Hadi Pranoto, SH, MH, angkat bicara, bila ada pemberitaan yang tidak benar, dalam UU Pers sudah ada ketentuannya.

"Polisi harus paham prinsip hukum 'Lex Specialis Derogat Legi Generali'. Jangan perlakukan wartawan dengan pasal penistaan atau pencemaran nama baik dalam KUHP, baca UU Pers. Disana ada ketentuan bilamana ada anggapan berita itu tidak benar. Diantaranya ada hak jawab, bukannya dengan mengenakan ketentuan tindak pidana umum," tukasnya pada Koran Pagi, Rabu (27/6/2018).

Perlu diketahui, media online yang berbadan Pers tidak sama dengan media sosial (medsos) yang 'Non' Pers. Hal tersebut patut dikaji ulang demi perlindungan hukum terhadap Pers. (Bm/Ris)

0 komentar:

Posting Komentar