Ads

Sabtu, 02 Juni 2018

Juni 02, 2018
KORANPAGI.NET - Menanggapi informasi soal lambannya penanganan kasus pemalsuan sertifikat tanah di Polda Jatim serta tidak adanya respon positif BPN Surabaya II terhadap sengketa tersebut, Ormas Pagar Jati Indonesia angkat bicara, Sabtu (2/6/2018).


Menurut Ketua Pusat Ormas Paguyuban Arek Jawa Timur (Pagar Jati) Indonesia, Bambang Hariyanto, SH, bahwa setiap penanganan perkara yang dilaporkan masyarakat wajib diproses semaksimalnya, karena pada petugas berwenanglah masyarakat menaruh harapan penuh, khususnya tentang keadilan.

"Karena penanganan perkara yang kurang maksimal menyebabkan tidak adanya kepastian hukum suatu perkara, serta jauh dari harapan masyarakat pemohon keadilan itu," jelas Bambang saat ditemui di kantornya, Jalan Mayjend Sungkono Surabaya, Sabtu (2/6/3018).

Sementara, Lembaga Monitoring Pendidikan dan Pelayanan Publik (LMP3) berpendapat, lambannya penanganan suatu kasus pada institusi penegak hukum, menimbulkan preseden buruk terhadap kinerja aparatur terkait dari masyarakat.

"Ini yang kita sayangkan terhadap proses penegakan hukum yang ada di kota ini. Sebenarnya masih cukup banyak pelayanan yang kurang bahkan tidak maksimal terhadap publik di Jawa Timur, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap petugas. Kami harap penegakan hukum di Jatim, khususnya Surabaya, dapat memperbaiki ketidak maksimalan dalam hal pelayanannya," tutur Abdulrohman, salah satu pengurus LMP3.

Seperti yang diberitakan, kasus pemalsuan sertifikat tanah dengan terlapor H Musofaini hingga saat ini belum ada kejelasan dalam proses hukumnya di Polda Jatim. Sehingga kuasa hukum pelapor menyampaikan harapan kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri. (Ris/Snd)

0 komentar:

Posting Komentar