Ads

Selasa, 01 Mei 2018

Mei 01, 2018
KORANPAGI.NET - Merasa namanya dicemarkan, mantan Kepala Sekolah (Kasek) SMPN 1 Puri laporkan media online dan cetak Global Realita ke Polda Jatim. Polres Mojokerto yang mendapat pelimpahan perkara ini telah memanggil Pemimpin Redaksi (Pemred) media tersebut, Senin (30/4/2018).

Pemred Global Realita (kiri) saat dimintai keterangan oleh penyidik Satreskrim Polres Mojokerto

Mantan Kasek dimaksud yakni Drs H Hariris Nurcahyo, M.Si, bersama tim kuasa hukumnya, Advokat Edy Yusef dan rekan telah melaporkan Global Realita ke polisi terkait pemberitaan yang mencatut namanya (Kasek) atas dugaan skandal asusila dan pungutan liar (Pungli).

Kepada Koran Pagi, Pemred media Global Realita, Hadi Purwanto, ST, menjelaskan bahwa, panggilan Satreskrim Polres Mojokerto terhadap dirinya masih sebatas keterangan saksi.

"Hari ini saya memenuhi panggilan Satreskrim Polres Mojokerto sesuai dengan surat panggilan Nomor B/454/IV/Res.1.14/2018/Satreskrim, yang  ditujukan kepada saya untuk didengar dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana merusak kehormatan orang lain melalui media online dan atau menista sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP," terang Hadi di ruang Satreskrim Polres Mojokerto, Senin (30/4/2018).

Sesuai kode etik jurnalis, lanjut Hadi, pemberitaan yang dipublikasikan pihaknya sudah berimbang berdasarkan sumber, serta data-data yang valid.

“Kami menghormati proses hukum yang ada. Kami juga sudah bekerja sesuai dengan kode etik jurnalis yang berlandaskan pada UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers pada pemberitaan kami. Mengenai data, kami sudah mengantongi alat bukti rekaman video, foto-foto syur dan alat bukti lainnya lengkap di meja redaksi kami. Bahkan konfirmasi berimbang pun sudah kami lakukan," tegasnya dengan tenang.

Hadi yang juga merangkap sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Publik (Baraccuda Indonesia), menerangkan bahwa pihaknya bekerja sesuai dengan adanya pengaduan masyarakat yang diduga menjadi korban asusila seorang oknum PNS yang bernama Hariris dengan adanya Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Pemberitaan dari saudari korban beserta alat-alat bukti 

Menurut Hadi, langkah Kasek tersebut dengan tim kuasa hukumnya yang melaporkan dirinya terkait pemberitaan miring itu suatu hal yang manusiawi.

"Kalau pihak Hariris bersama kuasa hukumnya tidak terima itu hak mereka, karena saya sebagai Pemred meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa PNS itu telah selingkuh dan meniduri istri orang. Itu fakta kongkret dan bisa saya buktikan, apakah bisa dikatakan tindakan PNS itu menjunjung tinggi martabat negara dan bangsa?, dan apakah kalau kita menegakkan kebenaran melalui pemberitaan bisa dikatakan pencemaran nama baik?," tutur warga asli kelahiran Mojokerto tersebut. (Bm/Snd)

0 komentar:

Posting Komentar