Ads

Jumat, 04 Mei 2018

Mei 04, 2018
KORANPAGI.NET - Ormas Pagar Jati Indonesia kecam keras 'Kriminalisasi' pemberitaan media Global Realita oleh pihak kepolisian. Hal ini terkait diperiksanya pemimpin redaksi (Pemred) Global Realita oleh pihak Polres Mojokerto.


Dipanggilnya Pemred Global Realita, Hadi Purwanto, ST, oleh Satreskrim Polres Mojokerto untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana merusak kehormatan orang lain melalui media online dan atau menista lewat tulisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP pada Senin (30/4/2018) dan Rabu (2/5/2018), sesuai dengan surat panggilan Nomor B/454/IV/Res.1.14/2018/Satreskrim Polres Mojokerto, mendapat tanggapan serius dari Paguyuban Arek Jawa Timur (Pagar Jati) Indonesia.

Menurut Ketua Pusat Pagar Jati Indonesia, Bambang Hariyanto, SH, pihak kepolisian terkesan tidak mengindahkan Undang-Undang tentang Pers sebagai pilar ke empat demokrasi serta Nota kesepahaman Dewan Pers dan Kepolisian RI.

“Kami mengecam keras adanya kriminalisasi pemberitaan media Global Realita oleh pihak kepolisian. Riskan sekali kalau terjadi sengketa pers, pihak kepolisian terburu-buru mengambil langkah hukum yang terkesan mengesampingkan UU Pers Nomor 40 tahun 1999 dan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia," tegasnya kepada awak media, Jumat (4/5/2018).

Dalam Nota Kesepahaman, lanjut Bambang, jelas diterangkan bahwa pihak Kepolisian Republik Indonesia apabila menerima pengaduan dugaan perselisihan terkait masalah pemberitaan akan mengarahkan pihak pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi dan pengaduan kepada redaksi media tersebut sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang.

"UU Pers Nomor 40 tahun 1999 bersifat Lex Spesialis yang berarti penafsiran hukumnya mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Jadi menurut saya terkait masalah ini semua pihak harus bisa menghormati jurnalis dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu kontrol sosial yang bergerak ditengah masyarakat. Pihak polisi tidak boleh tergesa-gesa membawa perkara pemberitaan keranah kriminal, apa lagi sampai diproses," sambung alumnus Untag tersebut.

Ia juga menyayangkan tingkat obyektifitas penanganan perkara oleh pihak Kepolisian. Karena menurut Bambang, tidak hanya media Global Realita saja yang menanyangkan berita tentang dugaan asusila dan perselingkuhan yang dilakukan oleh PNS bernama Hariris Nurcahyo, dimana pada waktu itu menjabat sebagai Kepala SMPN 1 Puri Mojokerto.

"Kepolisian harus objektifitas, adil dan bijaksana dalam menangani perkara ini. Banyak media baik cetak dan online yang juga memberitakan hal ini. Kenapa hanya media Global Realita saja yang dikecualikan," tuturnya terheran-heran dengan kinerja kepolisian yang terkesan tebang pilih.

Diserukan pula bahwa perlindungan terhadap Pers harus terus diperjuangkan. Pihak kepolisian harus bersifat objektifitas, adil dan bijaksana sebelum menangani perkara sengketa dalam dunia jurnalistik. Apalagi kalau pemberitaan itu sudah berdasarkan kode etik jurnalis dan alat bukti yang kuat. (Ag/ris/snd)

0 komentar:

Posting Komentar