Ads

Jumat, 04 Mei 2018

Mei 04, 2018
KORANPAGI.NET - Mangkir lagi ketiga kalinya dari panggilan Polda Jatim, terlapor utama kasus penipuan dan atau penggelapan terancam dijemput paksa petugas. Pada panggilan yang terakhir, memunculkan tanda terima salinan akta yang diduga palsu, Jumat (4/5/2018).


Pemeriksaan konfrontasi yang digelar Direskrimum Polda Jatim terkait laporan Allan Tjipta Rahardja, telah digelar pukul 09.00 WIB sampai 12.00 WIB, dipimpin oleh Kanit V Direskrimun, Kompol Faruq Afero.

Namun sayang, pada pemeriksaan tersebut tidak dihadiri oleh Asui (terlapor utama), hanya tiga terlapor diantaranya, Juwita, Handoko dan Notaris Imnatunnuroh. Sehingga, tanpa kehadiran Asui yang dianggap sebagai aktor intelektualnya pada kasus tersebut, hasil pemeriksaannya kurang maksimal.

Kendati demikian, karena panggilan pemeriksaan konfrontasi ini merupakan panggilan terakhir, petugas tetap melangsungkan pemeriksaan. Alhasil, seperti diduga sebelumnya, Juwita dan Handoko beserta notaris berpegang pada formalitas akta-akta PPJB dan AJB. Sedangkan menurut Allan, PPJB maupun AJB baru bernilai apabila kekurangan pembayaran sebesar Rp 7,8 milyar diselesaikan oleh Asui.

Dalam konfrontasi, terungkap bahwa notaris menunjukkan tanda terima salinan akte, yang langsung disanggah oleh Allan, karena diduga dipalsukan oleh notaris.

"Tanda terima itu sejatinya merupakan tanda terima yang saya tandatangani untuk akta tahun 2011. Kemudian direkayasa isinya ditambah lagi seakan saya sudah terima akta tahun 2015. Tanda tangan saya tetap satu, sedangkan akta tahun 2011 dan akta tahun 2015 itu kan beda jauh," Jelas Allan dengan heran, Jumat (4/5/2018).

Munculnya tanda terima 'palsu' tersebut, memantapkan dugaan adanya akrobatik hukum yang dilakukan Asui Dkk dan dimotori oleh Notaris.

"Saya mohon agar polisi menangkap Asui, karena dialah otaknya. Saya juga akan melangkah melaporkan Notaris Imnatunnuroh ke Menteri Hukum & HAM serta Majelis Kehormatan Notaris," lanjutnya.

Sementara, kuasa hukum Allan, Advokat Hadi Pranoto, SH, MH, memaparkan terkait kasus ini bahwa, pihaknya juga akan melayangkan surat kepada Presiden RI serta Kapolri.

"Kami akan segera menulis surat kepada Presiden Jokowi dan Kapolri, agar akrobatik hukum itu diusut tuntas. Tidak terpaku pada formalitas-formalitas PPJB dan AJB yang manipulatip," tegasnya. (Ris/Snd)

0 komentar:

Posting Komentar