Ads

Kamis, 31 Mei 2018

Mei 31, 2018
KORANPAGI.NET - Merasa laporannya tidak digubris Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dan Satgas Anti Mafia Tanah POLDA Jatim, Kuasa hukum Allan Tjipta Rahardja, Advokat Hadi Pranoto, SH, MH, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Keluarga Besar Marhaenis (DPP KBM) Jawa Timur, menyampaikan harapan kepada Presiden Jokowi dan Kapolri agar aparat penegak hukum dan kantor pertanahan di Surabaya, Jawa Timur tidak setengah hati memberantas mafia tanah.

Advokat Hadi Pranoto, SH, MH.

"Sebenarnya kami menaruh harapan besar kepada aparat penegak hukum, karena negara kita merupakan negara hukum, sehingga tidak terjadi gesekan horizontal dalam masyarakat, apalagi eigenrichting atau tindak main hakim sendiri," ujar alumnus Magister Hukum FH Unair.

Kekesalan Hadi adalah karena seakan terjadi pembiaran atas tindak pidana pemalsuan SHM no.285/Kelurahan Gununganyar Tambak yang merugikan kliennya 

"Berbekal SHM palsu itulah H Musofaini DKK kemudian dengan aksi sepihak mematok tanah milik klien saya, dengan mencanangkan tulisan besar 'Tanah Ini Milik H Musofaini', dan menyewakan kepada beberapa pedagang makanan. Menghadapi manuver aksi sepihak itu, Hadi Pranoto telah lama melapor dengan dugaan SHM atas nama H Musofaini itu palsu," paparnya.

Dugaan pemalsuan SHM tersebut bukan tanpa dasar, melainkan ditemukan adanya beberapa fakta kejanggalan pada surat ukur/gambar situasi nomor 6558/1997, diantaranya adalah pembuatan tanggal, skala perbandingan, saluran air yang tidak tergambar dan tidak ada paraf petugas pengukurnya.

"Surat ukur/gambar situasi nomor 6558/1997 banyak terdapat kejanggalan, yang pertama dibuat pada tanggal 3 Juni 1997, padahal Surat Keterangan Lurah Gunung Anyar Tambak No.D.3/006/402.92.04.04/1997, baru dibuat pada tanggal 30 Juni 1997. Kejanggalan kedua, skala perbandingan 1 : 1000, namun gambarnya hanya seluas lebih kurang 9 kali 15 centimeter, dengan begitu surat ukur/gambar situasi mana jelas tidak menggambarkan secara empiris luas tanahnya yakni 34.365 meter persegi. Dan kejanggalan ketiga tidak tergambar adanya bendar atau saluran air sebagaimana fakta dilapangan. Kemudian yang terakhir tidak terdapat paraf petugas pengukuran sebifang tanah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan,"  beber anggota Dewan Pakar DPC Peradi Surabaya.

Ironisnya, fakta-fakta penyimpangan demikian 'tidak' direspon (dikesampingkan) oleh pihak BPN Surabaya II.

Sehingga, lanjut Hadi Pranoto, SH, MH, tumpuan besar Allan Tjipta Rahardja untuk mendapatkan keadilan saat ini hanya pada Satgas Anti Mafia Tanah Polda Jatim yang telah mendapat tembusan surat laporan perihal pemalsuan sertifikat tanah. Diharapkan, Polda Jatim, dalam hal ini Satgas Anti Mafia Tanah agar proaktif serta segera mengambil langkah tegas sebagaimana profil pendiriannya, karena tidak menutup kemungkinan modus pemalsuan sejenis itu banyak dilakukan para mafia tanah untuk melancarkan aksinya.

Namun harapan tinggal harapan, sampai saat ini Polda Jatim pun tidak tanggap dan tidak segera mengusut pemalsuan SHM atas nama Haji Musofaini tersebut.

Itulah sebabnya, Hadi Pranoto mohon Kepada Presiden Jokowi dan Kapolri agar menerintahkan Kapolda Jatim menindak tegas pemalsu sertifikat tersebut dengan segera dan tuntas. (Bm/Snd)

0 komentar:

Posting Komentar