Ads

Sabtu, 05 Mei 2018

Mei 05, 2018
KORANPAGI.NET - Giliran Keluarga Besar Marhaenis (KBM) Jatim angkat bicara soal media Global Realita yang diproses pidana terkait pemberitaan. Sengketa Pers diselesaikan dengan Undang-Undang Pers bukan tindak Pidana Umum (Pidum), Sabtu (5/5/2018).

Ketua KBM Jatim, Hadi Pranoto, SH, MH

Hingga berita ini dimuat, proses hukum tindak pidana terhadap media Global Realita (terlapor) masih terus berjalan di Polres Mojokerto. Bahkan, sudah ada beberapa stafnya yang dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian, termasuk Pemimpin Redaksi Global Realita, Hadi Purwanto, ST.

Setelah Ormas Paguyuban Arek Jawa Timur yang menganggap kepolisian, dalam hal ini Polres Mojokerto terburu-buru dalam bertindak serta mengecam keras 'Kriminalisasi' terhadap Pers, seakan tidak mau tinggal diam, KBM Jatim pun prihatin dan menyayangkan langkah-langkah kepolisian dalam menyikapi laporan terhadap salah satu pilar demokrasi di negeri ini.

Ketua KBM Jatim, Hadi Pranoto, SH, MH, angkat bicara, bila ada pemberitaan yang tidak benar, dalam UU Pers sudah ada ketentuannya.

"Polisi harus paham prinsip hukum 'Lex Specialis Derogat Legi Generali'. Jangan perlakukan wartawan dengan pasal penistaan dalam KUHP, baca UU Pers. Disana ada ketentuan bilamana ada anggapan berita itu tidak benar. Diantaranya ada hak jawab, bukannya dengan mengenakan ketentuan tindak pidana umum," paparnya.

Perlu diketahui, media online yang berbadan Pers tidak sama dengan media sosial (medsos) yang 'Non' Pers. Hal tersebut patut dikaji ulang demi perlindungan terhadap Pers. (Bm/Snd)

0 komentar:

Posting Komentar