Ads

Minggu, 29 April 2018

April 29, 2018
Ditulis olehDr. Sri Setiaji, Wakil Sekjen Keluarga Besar Marhaenis, Pengamat/Dosen Untag Surabaya

PASCA debat paslon pilgub Jatim, opini publik dari perbagai strata sosial bermunculan mewarnai media, mulai medsos, media cetak, media elektronik radio dan Televisi.

Ilustrasi

Mencermati fenomena dan fakta yang demikian ini, tentu dapat dibtebak, bahwa opini adalah bagian dari strategi kampanye juga, sehingga  siapa mengomentari siapa dan hasil komentarnya apa.

Wajar dan sangat wajar, karena masing-masing paslon memiliki tim pemenangan yang tersistemik, mulai dari struktur partai, tim survey, tim komentator hingga relawan.

Oleh karenanya, setelah 'Debat Paslon', pembicaraan menjadi beralih,  karena debatnya ke tim pemenangan masing-masing paslon, sehingga masyarakat yang  berada diluar sistem pemenangan asyik dan enjoy membaca dan melihat komentar daripada esensi dan substansi debat paslon.

Disinilah terjawab bahwa 'Debat Paslon' secara substansial adalah debat terkait VISI dan MISI yang tentunya dirancang atau diplaning dan dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi, pendidikan, kemiskinan  dan sosial politik serta lainya yang sistematikanya didasarkan pada data primer sebagai problem solving dan solusinya dalam 5 tahun kedepan.

Pertanyaanya, sudahkah masing-masing paslon dalam memberikan jawabanya atas pertanyaan para panulis substansinya konsisten dengan visi dan misinya.

Disini letak penilaian yang  secara substansial terdapat relasi antara pertanyaan, jawaban dan konsistensi terkait VISI dan MISI masing-masing paslon.


Sudahkan VISI dan MISI masing-masing paslon tersosialisasi dengan tepat sasaran pada masyarakat Jawa Timur, tanggung jawab siapakah sosialisasi VISI dan MISI dari paslon agar masyarakat Jawa Timur mengerti serta paham terhadap VISI dan MISI.

Ini juga persoalan yang mendasar, karena sosialisasi bagian dari sistem pemilu di NKRI yang secara kebetulan saat ini akan dilaksanakan  Pilgub dan Pilbup.

Artinya  sosialisasi merupakan bagiian dari sistem pemilu dan sistem pendidikan politik harus terukur dengan parameter yang jelas, karena sosialisasi akan menentukan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu.

Secara empiris, harusnya masyarakat Jawa Timur dapat memberikan respon dan penilaian terhadap tingkat keberhasilan sosialisasi ini tugas dan tanggung jawab siapa.

Karena yang diketahui masyarakat Jawa Timur Sosialisasi justru banyak dilakukan oleh partai pengusung, sehingga tugas dan fungsi lembaga pelaksana seakan mendompleng dalam setiap kegiatan partai.

Dalam konteks inilah nampaknya yang perlu untuk di berikan suport agar dalam tahapan 'Debat', masyarakat  mengetahui, memahami dan sekaligus dapat memberikan penilaian pada masing-masing pasangan calon atas Relasi, Substansi dan Konsistensi terhadap Visi dan Misi.

Semoga dalam tahapan 'Debat Paslon' yang akan datang masyarakat Jawa Timur dapat melihat, mengerti dan memahami serta memberikan komentar dengan parameter yang jelas. (*)

0 komentar:

Posting Komentar