Ads

Minggu, 22 April 2018

April 22, 2018
KORANPAGI.NET - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Seroja, yang berkantor di Jalan Karangmenjangan III No. 23-C Surabaya, memberi himbauan kepada masyarakat supaya meningkatkan kehati-hatiannya dalam membeli tanah. Pembayaran secara tunai di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sangat disarankan untuk menghindari hal-hal yang bisa merugikan masing-masing pihak, Sabtu (21/4/2018).


Meski telah dibentuk oleh Polda Jatim yakni Satgas Anti Mafia Tanah, yang bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sepertinya tidak membuat ciut nyali para 'mafia tanah'. Hal demikian terbukti dari masih banyaknya kasus-kasus jual beli tanah yang ada di kota ini.

Karenanya, Ketua LBH Seroja, Donnie Gumilang, SH, memberikan tips aman yang perlu diperhatikan bagi para pihak dalam transaksi jual beli sebidang tanah.

"Dalam penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) tanah di depan PPAT, masing-masing pihak (penjual dan pembeli) agar berhati-hati. Bagi pembeli, pastikan bahwa tanah yang hendak dibeli itu benar milik penjual, teliti keaslian dokumen kepemilikan penjual, cek dan pastikan bahwa tanah yang akan dibeli itu ada wujudnya, tidak sedang diduduki atau dihuni orang lain, tidak sedang dibebani hak tanggungan, tidak jadi jaminan hutang, tidak sedang disewakan kepada pihak lain, tidak sedang dalam sengketa di pengadilan, ataupun tidak dalam status sita jaminan (conservatoir beslaag) oleh Pengadilan. Demikian dengan pihak penjual, harus ekstra hati-hati. Penjual harus memastikan bahwa uang penjualan sudah diterima secara tunai dan penuh dari pihak pembeli. Jangan mudah percaya, sekalipun itu dengan saudara sendiri, bahkan teman, apalagi orang lain," tutur arek Karangmenjangan yang akrab disapa dengan sebutan Donnie.

Sebab fungsi AJB, imbuhnya, juga dapat sebagai bukti pembayaran (kwitansi) pembelian atas tanah yang diperjual belikan. Intinya, prinsip kehati-hatian semacam itu perlu lebih ditingkatkan lagi oleh masyarakat dalam bertransaksi tanah.

"Jangan sampai terjadi seperti yang viral diberitakan Koran Pagi, dimana Allan sebagai penjual akhirnya berperkara dengan Asui selaku pembeli. Sampai sekarang kasusnya masih bergulir itu di Polda Jatim," kata Donnie mencontohkan.

Tidak dari kasus Allan versus Asui, LBH Seroja juga sedang menangani hal yang demikian, dimana transaksi jual beli tanah pembayarannya dengan cara diangangsur (dicicil). Alhasil, kliennya yang berposisi di pihak penjual merasa dirugikan dan akhirnya mengadu kepada LBH Seroja.

 Ketua LBH Seroja, Donnie Gumilang, SH

"Kasus klien saya (Rudy Wishnu Wardana) ini berawal dari dia menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 16/Kelurahan Mojo, seluas 761 meter persegi yang dilakukan dengan saudara-saudaranya selaku ahli waris. Tanah tersebut dijual kepada Haji Noor Wachid, warga Jalan Menur Surabaya, dengan kesepakatan harga senilai Rp 3,8 miliar. Pada saat penandatanganan AJB Nomor 238/2015, tertanggal 27 Mei 2015 di hadapan PPAT Ariyani, SH, klien kami tidak menerima pembayaran secata tunai atau penuh, melainkan dicicil. Sampai saat ini pembayarannya belum tuntas, klien kami merasa dirugikan tentunya," tukasnya.

Dalam kasus kliennya yang tinggal di Jalan Jojoran I Surabaya tersebut, telah menderita 'kerugian' tekanan dan beban pikiran. Dimana tidak, seiring berjalannya waktu harga tanah terus naik, sementara cicilan yang diterima tidak ikut naik, sehingga jelas tidak sebanding.

Resiko lainnya pembayaran jual beli tanah dengan cara dicicil yakni tidak bisa dibelikan tanah atau rumah baru lagi, karena uangnya kocar-kacir alias tidak terkumpul utuh.

"Tindakan Haji Noor Wachid yang membayar dengan cara dicicil kepada klien saya dan masih belum lunas, sementara dia (Haji Noor Wachid) sudah menguasai AJB dan obyek tanahnya, maka telah cukup bukti bahwa pembeli menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (AJB Nomor 15/2015), karena dalam AJB tersebut dinyatakan bahwa pihak pertama telah menerima sepenuhnya uang Rp 3,8 miliar dari pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi)," ungkapnya.

Sebagai langkah awal, LBH Seroja melayangkan somasi pertama, kedua dan ketiga, dengan peringatan apabila dalam tempo tujuh hari sejak tanggal surat dibuat, lalai tidak memenuhi kewajibannya, maka hal itu dianggap sudah cukup membuktikan bila Haji Noor Wachid telah melanggar hukum, sehingga LBH Seroja akan menempuh jalur hukum secara pidana dan perdata sekaligus. (Bm/Snd)