Ads

Kamis, 19 April 2018

April 19, 2018
KORANPAGI.NET - Tidak dapat respon positif dari Badan Pertanahan (BPN) Surabaya II terkait dugaan pemalsuan sertifikat tanah  Nomor 285 yang berlokasi di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, ketegasan Satgas Anti Mafia Tanah Polda Jatim menjadi tumpuan satu-satunya bagi Allan Tjipta Rahardja untuk bisa mendapatkan keadilan hak atas tanahnya, Kamis (19/4/2018).


Melalui kuasa hukumnya, Hadi Pranoto, SH, MH, diungkapkan bahwa SHM Nomor 12/Kelurahan Gunung Anyar Tambak, dengan luas tanah 33.170 milik kliennya yang selama ini telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di kantor pertanahan berada dalam keadaan bersih dari segala beban, sehingga dapat dijadikan barang agunan dan dibebani hak tanggungan berulang kali.

"Kami sudah melayangkan surat kepada Kepala BPN Surabaya II yang berkantor di Jalan Krembangan 57 - 59 Surabaya pada tanggal 12 Desember 2017, tentang dugaan sertifikat palsu. Tapi instansi tersebut seakan tak berdaya menghadapi perkara ini. Sebab sampai sekarang tidak ada tanggapan atau respon positif kepada kami," tukas Advokat Hadi Pranoto,SH, MH, yang juga Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Nasional Keluarga Besar Marhaenis, serta menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum dan HAM Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni GMNI Jawa Timur, juga Dewan Pakar DPC PERADI Surabaya pimpinan Juniver Girsang.

Awal mula perkara, sambungnya kepada Koran Pagi, tatkala dinyatakan ada tumpang tindih atau muncul sertifikat ganda karena terbitnya SHM Nomor 285/Kelurahan Gunung Anyar Tambak atas nama pemegang hak yakni H Musofaini.

"Berbekal SHM itulah H Musofaini kemudian secara aksi sepihak mematok tanah milik klien saya, dengan mencanangkan tulisan besar 'Tanah Ini Milik H Musofaini'. Menghadapi manuver aksi sepihak itu, kami melapor dengan dugaan SHM atas nama H Musofaini itu palsu," lanjutnya.

Dugaan pemalsuan SHM tersebut bukan tanpa dasar, melainkan ditemukan adanya beberapa fakta kejanggalan pada surat ukur/gambar situasi nomor 6558/1997, diantaranya adalah pembuatan tanggal, skala perbandingan, saluran air yang tidak tergambar dan tidak ada paraf petugas pengukurnya.

"Surat ukur/gambar situasi nomor 6558/1997 banyak terdapat kejanggalan, yang pertama dibuat pada tanggal 3 Juni 1997, padahal Surat Keterangan Lurah Gunung Anyar Tambak No.D.3/006/402.92.04.04/1997, baru dibuat pada tanggal 30 Juni 1997. Kejanggalan kedua, skala perbandingan 1 : 1000, namun gambarnya hanya seluas lebih kurang 9 kali 15 centimeter, dengan begitu surat ukur/gambar situasi mana jelas tidak menggambarkan secara empiris luas tanahnya yakni 34.365 meter persegi. Dan kejanggalan ketiga tidak tergambar adanya bendar atau saluran air sebagaimana fakta dilapangan. Kemudian yang terakhir tidak terdapat paraf petugas pengukuran sebifang tanah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan," bebernya.

Ironisnya, fakta-fakta penyimpangan demikian malah 'dikesampingkan' BPN Surabaya II dengan tidak merespon positif. Sehingga, tumpuan besar Allan Tjipta Rahardja untuk mendapatkan keadilan saat ini hanya pada Satgas Anti Mafia Tanah Polda Jatim yang telah mendapat tembusan surat laporan perihal pemalsuan sertifikat tanah.

Diharapkan, Polda Jatim, dalam hal ini satgas tersebut agar proaktif serta segera mengambil langkah tegas sebagaimana profil pendiriannya, karena tidak menutup kemungkinan modus pemalsuan sejenis itu banyak dilakukan para mafia tanah untuk melancarkan aksinya.

Terpisah, Sekjen Paguyuban Arek Jawa Timur (Pagar Jati) Indonesia, M Zainul Fadli, SH, Menyerukan bahwa pihaknya dengan sepenuhnya mendukung kinerja dan tugas Satgas Anti Mafia Tanah Polda Jatim dalam memberangus para mafia tanah.

"Sejak dibentuknya Satgas Anti mafia Tanah oleh Kapolda Jatim, kami senantiasa memberikan dukungan. Artinya segala upaya atau langkah-langkah petugas dalam memproses dan menindak para mafia tanah yang kian merajalela di bumi Jawa Timur ini, kami selalu siap untuk mengawalnya demi ketentraman sekaligus kondusifitas masyarakat," tegasnya. (Ris/Snd)