Ads

Senin, 09 April 2018

April 09, 2018
KORANPAGI.NET - Kasus yang dilaporkan Allan Tjipta Rahardja ke Polda Jatim kembali menjadi sorotan publik, lantaran terkesan memunculkan fenomena akrobatik hukum. Kejanggalan ada pada beberapa point, salah satunya perjanjian pengikatan jual beli Nomor 20 tanggal 18 Februari 2015, sehingga menjadi tantangan bagi Satgas Anti Mafia Tanah Polda Jatim, Senin (9/4/2018).


Eksistensi serta pengungkapan-pengungkapan Satgas Anti Mafia Tanah yang dibentuk langsung oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol Drs Machfud Arifin, SH, tahun kemarin, sarat dinanti oleh khalayak ramai.

Dimana tidak, sengketa tanah yang masih banyak ditemui di kota ini, serta proses hukumnya yang panjang dan membuang banyak waktu, sudah bukan rahasia umum lagi di mata publik, khususnya Surabaya.

Karenanya, masyarakat menaruh harapan besar kepada polisi dalam memberantas para mafia tanah. Artinya, kasus sengketa tanah harus diproses secara profesional, cepat dan tegas.

"Polisi jangan terpaku pada formalitas akta-akta tersebut. Pengungkapan kebenaran materil bahkan harus digali saat menerima laporan," kata Hadi Pranoto, SH, MH, yang saat ini sedang menyelesaikan studi doktor hukum di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, sekaligus sebagai kuasa hukum Allan Tjipta Rahardja.

Akrobatik hukum, jelas Hadi Pranoto, SH, MH, dalam kasus kliennya tersebut, tampak pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 20 tanggal 18 Februari 2015, di depan Notaris Hj Imnatunnuroh, SH, Mkn.

"Perjanjian itu seolah dibuat terputus dan terpisah dari Asui (terlapor), yakni dibuat antara klien saya dengan Juwita Wijaya (orang suruhan Asui) secara pribadi," lanjutnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa sesuai ukuran tanah milik Allan, harga seluruhnya senilai Rp 11.317.500.000 dan sudah dibayar uang muka sejumlah Rp 3,5 miliar oleh Asui melalui Juwita dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli di depan notaris.

Saat hari pembayaran kekurangan yanh dijanjikan pada Juli 2015, Allan beserta istri mendatangi kantor notaris untuk mengambil kekurangan uangnya sebesar Rp 7.817.500.000, namun Juwita malah tidak datang.

"Ketika klien saya datang ke kantor notaris untuk mengambil sisa pembayaran tanah, Juwita tidak datang. Kemudian Asui menghubungi klien saya dan mengatakan mewakilkan kepada orang lain lagi yang bernama Handoko Suhartono," ungkapnya.

Selanjutnya, Handoko datang ke kantor notaris tersebut dan bertemu Allan beserta istri, tanggal 25 September 2015. Tapi kedatangan Handoko belum menyelesaikan pembayaran, melainkan meminta waktu untuk mundur lagi selambat-lambatnya tiga bulan atau tanggal 25 Desember 2015.

Pada hari pertemuan Handoko dengan Allan beserta istri di kantor notaris tersebut, Hj Imnatunnuroh, SH, Mkn, membuatkan surat 'Akta Jual Beli' dengan alasan persiapan, alih-alih untuk mempermudah kerja notaris.

Berdalih untuk menghindari pajak yang besar, sang notaris membuat harga jual beli yang sama dengan uang muka saat bersama Juwita yakni Rp 3,5 miliar. Hingga akhirnya ditandatangani Allan beserta Istri.

"Memang sebelum ditandatangani Akta Jual Beli No.61/2015 tanggal 25 September 2015, terlebih dahulu dilakukan Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 20 tanggal 18-02-2015. Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan pribadi Juwita belum final, karena klien saya kan belum mengembalikan kepada Juwita uang muka jual beli sebesar Rp 3,5 milyar. Oleh karena itu, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 20 tanggal 18 Februari 2015 masih berlaku," tegas Advokat Hadi Pranoto, SH, MH.

Perlahan tapi pasti waktu berjalan hingga sampai pada tanggal yang telah disepakati yaitu 25 Desember 2015, faktanya, tetap tidak terjadi pelunasan yang diharapkan Allan dan Istri. Ironisnya lagi, justru Handoko Suhartono, Direktur Utama PT Siantar Tiara Estate, malah menklaim bahwa dengan penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 6/2015 tanggal 25 September 2015, ia menyatakan telah membeli secara lunas tanah dimaksud.

"Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi akrobatik hukum dalam kasus ini, karena ada beberapa point yang menguatkan pelapor. Pertama, Handoko tidak pernah membayar kepada Allan uang pembelian dimaksud. Kedua, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 20 Tanggal 18 Februari 2015 masih berlaku, karena Allan belum mengembalikan uangnya Juwita sebagai syarat pembatalan. Ketiga, Notaris Imnatunnuroh tahu persis, bahwa tanah milik Allan akan dijual seharga Rp 11.317.500.000 (sebelas milyar tigaratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), bukan seharga Rp 3,5 milyar. Keempat, Juwita dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor  20 Tanggal 18 Februari 2015 bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri selaku pribadi, bukan atas nama PT Siantar Tiara Estate, sehingga transaksinya tidak ada hubungannya dengan Handoko yang berkedudukan sebagai Direktur Utama perusahaan itu. Kelima, Jual Beli dengan Handoko sebesar Rp 3,5 milyar jelas tidak benar, karena kalau Allan menjual dengan harga Rp 3,5 milyar, maka tidak perlu susah payah melalui Handoko yang tidak pernah dikenalnya, tidak pernah ketemu sebelumnya. Kalau Allan menjual dengan harga Rp 3,5 milyar, maka dengan Asui atau dengan Juwita sudah selesai sejak dulu, tidak perlu ada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 20 Tanggal 18 Februari 2015," beber Advokad Hadi Pranoto, SH, MH kepada Koran Pagi. (Ris/Snd)