Ads

Kamis, 04 Agustus 2016

Agustus 04, 2016



KORANPAGI - Upaya menjembatani masalah rumah di Jalan Sawah Pulo Kulon, Surabaya, pihak Kelurahan dan aparat keamanan terkesan lepas tanggungjawab. Tindakan pembongkaran bangunan yang seenaknya saja seakan dibiarkan oleh pihak-pihak terkait.


Beberapa kepala keluarga yang tinggal di Jalan Sawah Pulo Kulon 4 Nomor 27, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, terpaksa harus mengungsi dari tempat tinggalnya. Hal tersebut dilakukan bukan tanpa sebab, rumah yang ditempatinya selama bertahun-tahun dihancurkan oleh seseorang yang diduga ingin menguasai tanah dimana tempat tinggalnya berdiri.


Dijelaskan Samsul, salah seorang korban, bahwa pembongkaran itu dilakukan ketika rumah sedang keadaan kosong (tidak ada orang),"Pembongkaran itu selalu dilakukan ketika orang dirumah sedang tidak ada (keluar). Tapi kalau penghuni datang, mereka langsung pergi dan tidak melanjutkan pembongkaran," katanya.


Sempat dilaporkan, lanjutnya, namun tidak ada upaya berarti dari pihak kelurahan,"Pernah saya laporkan ke kelurahan saat terjadi pembongkaran, bu Lurah bilang bahwa dia sudah lepas tangan dan menyuruh saya untuk datangi Kecamatan," jelas pemuda tersebut. 


Tidak cukup disitu, jeritan korban juga sempat sampai ke pihak keamanan (Koramil dan Polisi), ironisnya yang didapat bukan perlindungan keamanan malah tindakan 'pembiaran',"Waktu itu (pembongkaran) saya sudah laporkan juga ke Dan Ramil, katanya pihaknya tidak bisa turun sebelum ada rekomendasi dari Lurah. Begitu juga pihak kepolisian, laporan saya ditolak," keluhnya bingung.

Perlu diketahui, sebelum adanya pembongkaran, sesuai hasil rapat koordinasi pada 18 Juli tahun ini, yang ditandatangani langsung oleh Lurah Ujung, Sri Subekti, S.Sos, sudah menyatakan bahwa dilarang melakukan pembongkaran, apabila masih nekat membongkar atau membangun di atas tanah Sawah Pulo Kulon 4 Nomor 27 akan berhadapan dengan hukum. Serta dinyatakan pula, untuk menghindari konflik antar warga maka Ketua RT, RW, Muspika (Camat, Kapolsek, Dan Ramil) dimohon memonitor dan pengawasan dilapangan.


Karenanya, dari pernyataan hasil rapat tersebut dan tidak adanya tindakan dari aparatur terkait pembongkaran, menjadikan kondisi polemik di lokasi itu bertambah runyam. 

Camat Semampir, Inggit memaparkan, harusnya kita berani ambil sikap dan bertanggung jawab,"Waduh, urusan itu harusnya bu lurah bisa ambil sikap dan segala resikonya, bukan terus menyudutkan pihak kecamatan.

Apalagi sudah terjadi pembongkaran, itu sudah urusannya lurah, berkoordinasi dengan pihak Muspika untuk menurunkan anggotanya ke lokasi, itu harus," pungkasnya, Senin (1/8/2016).


Ia juga menjelaskan, mengenai masalah rumah itu, pihak keamanan wajib untuk turut andil melakukan pengamanan,"Dalam surat hasil rapat itu kan sudah jelas, tembusan kepada Dan Ramil dan Kapolsek. Jadi pihak keamanan tidak boleh diam saja, ini sama dengan surat tugas, jangan dianggap kertas biasa saja," sambung pak Camat sembari menunjukkan surat hasil rapat koordinasi.


Sementara, Lurah Ujung, Sri Subekti, mengaku tidak ada unsur apapun pada dirinya atas pembongkaran bangunan tersebut,"Terus terang tidak ada kontribusi apapun kepada saya mengenai masalah ini," ujar Sri dalam rapat koordinasi, Rabu (3/8/2016).


Terpisah, menanggapi permasalahan yang terjadi di Jalan Sawah Pulo Kulon 4 Nomor 27, LSM Lembaga Monitoring Pendidikan dan Pelayanan Publik (LMP3), prihatin terhadap pelayanan masyarakat di Kelurahan Ujung, "Kasihan warga di sana kalau pelayanan dari kelurahan atau pihak keamanannya seperti itu. Sebagai kontrol paling bawah di tingkat pemerintahan, harusnya pejabat kelurahan bisa memberikan pelayanan yang baik dan benar terhadap publik, melakukan pendekatan ke warganya, deteksi dini dan tidak 'ngglondong semprong' begitu saja," papar Abdulrohman, anggota LSM LMP3 saat di minta tanggapannya, Kamis

(4/8/2016).

Berdasar data informasi yang diperoleh koranpagi.com, tanah dilokasi tersebut merupakan tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI), sehingga dapat disimpulkan bahwa, kedua belah pihak yang bersengketa atas sebuah bangunan, sama-sama tidak memiliki hak atas tanah tersebut. (dm/fa/snd)