Ads

Senin, 25 Juli 2016

Juli 25, 2016
Ilustrasi PPDB-04
KORAN PAGI - Tahun Ajaran Baru 2016 sudah dimulai namun masih menyisakan persoalan serius yang berkaitan dengan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diduga terjadi pelanggaran. Dugaan kecurangan ini terjadi di sebuah SMA Negeri di kota Malang yang terkenal sebagai kota pendidikan.

Forum Independen Masyarakat Malang (FIMM) langsung mengirimkan surat permohonan klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang. Copy surat tersebut dikirimkan oleh Ketua Umum FIMM kepada kantor Redaksi Koran Malang Pagi (Koran Pagi Group) pada Senin siang (25/07/2016).

"Temuan kami, dugaan (pelanggaran) tersebut terjadi di SMAN 7. Ada lembaran yang dikirim oleh Kepala Dinas kepada kepala sekolah yang berisi daftar nama calon siswa titipan untuk dimasukkan di luar prosedur. Itu terjadi setelah penutupan pendaftaran sistem Online. Daftar nama - nama siswa tersebut ada dalam surat kami." Beber Subario Ketua Umum FIMM kepada koran ini melalui sambungan teleponnya.

Lebih lanjut, Subario mencurigai adanya praktek curang dalam proses PPDB di beberapa sekolah negeri di kota Malang, dimana dalam prakteknya tidak sesuai dengan regulasi seperti Peraturan Walikota Malang No.9/2016 terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dan SK Dinas Pendidikan Kota Malang yang mengatur PPDB2016. Dan apabila semua aduan FIMM terbukti benar maka dipastikan citra Kota Malang sebagai kota pendidikan tercoreng.

"Kami masih menunggu jawaban Dinas Pendidikan. Pihak DPRD sudah kami datangi tadi pagi dan meminta agar mereka turun kroscek ke bawah berdasarkan data yang kami bawa." Lanjut Subario.

Beberapa waktu lalu PPDB juga disorot oleh Forum Diskusi Publik (FDP) terkait kejanggalan jumlah siswa dibeberapa SMK Negeri, seperti SMKN 2 yang lokasinya persis di samping Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang. FDP melakukan kajian difasilitasi oleh LITBANG Malang Pagi (Koran Pagi Group).

"Hasil temuan kami sudah kami kirim ke DPRD, dan Pemkot. Rencananya kami juga akan kirimkan ke KPK sebab dikatakan PPDB tahun ini dikawal khusus KPK. Tapi anehnya lembaga anti rasuah tersebut tidak menemukan kecurangan apa-apa." Ujar Suherman dari FDP. Menurutnya munculnya nama KPK yang mengawasi PPDB Kota Malang terkesan untuk legitimasi saja seakan-akan PPDB berjalan transparan. (rd1/la).